07 February 2020, 05:40 WIB

Tekan Penyelewengan Dana BOS dengan E-Katalog


(BB/FB/Aiw/CS/H-2) | Humaniora

PRESIDIUM Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurjaman, mengungkapkan petunjuk teknis dana bantuan operasional (BOS) tidak sesuai implementasi di lapangan. Masih banyak celah penyelewengan tanpa ada penindakan hukum yang jelas.

"Betul ada juklak dan juknis yang merupakan pedoman umum pelaksanaan dana BOS. Tapi implementasi di lapangan acap kali tak sesuai," tukas Yana, kemarin.

Ia mengomentari rencana transfer dana BOS langsung ke sekolah yang akan memotong birokrasi dan meminimalisasi penyelewengan dana.

Menurut Yana, selama ini proses pengadaan barang dan jasa di sekolah menjadi sumber utama penyelewengan dana BOS. Ia pun menyarankan agar pengadaan barang dan jasa dana BOS menggunakan e-katalog.

Sejumlah kepala sekolah menyambut baik rencana transfer langsung dana BOS ke sekolah. Namun, Sekretaris Dinas Pendidikan Flores Timur, NTT, Fransiskus Saverius Resiona, mengingatkan sekolah untuk hati-hati agar tidak tersangkut hukum.

Di Karawang, Jawa Barat, sebanyak 45 orang saksi telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana BOS, Penerimaan Dana Peningkatan Mutu Manajeman Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal 2015-2016 senilai Rp7 miliar di SMKN 2 Karawang. Akan tetapi, keterangan 45 saksi itu dinilai belum cukup.

Untuk memperkuat pengawasan dana BOS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingatkan pentingnya peran aktif komite sekolah. Laporan penggunaan dana BOS juga harus diumumkan di koran.

"Dana BOS harus diketahui masyarakat, jadi transparan. Komite sekolah juga harus tahu berapa yang mereka terima dan juga diumumkan di koran-koran," tegas Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Harris Iskandar, di Jakarta. (BB/FB/Aiw/CS/H-2)

BERITA TERKAIT