06 February 2020, 16:43 WIB

Karhutla 2019 Naik, Menteri LHK: Banyak yang di Sekitar Konsesi


Dhika Kusuma Winata | Humaniora

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang pada 2019 lalu menunjukkan tren peningkatan yakni 1,5 juta hektare.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut karhutla tahun lalu itu banyak terjadi di area luar atau sekitar lahan konsesi perusahaan.

"Jadi sebetulnya kebakaran yang di 2019 itu kebanyakan di pinggir-pinggir (konsesi). Jadi artinya apa, artinya memang BRG (Badan Restorasi Gambut) harus bekerja keras di sekitar itu. Kalau di lahan konsesi sudah ada instrumen kontrol yang sangat ampuh, kalau enggak beres kan dicabut (izinnya) kan gampang," ujar Siti Nurbaya seusai Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).

Menurut Siti, karhutla di lahan gambut yang memang sulit dipadamkan harus dicegah secara sistematis. Ia mengatakan untuk di wilayah konsesi yang pengawasannya menjadi wewenang KLHK, perusahaan diwajibkan untuk menaati pemulihan atau pembasahan gambut.

"Kalau gambut yang di konsesi sudah sistematis karena perusajaan harus ada RKU (Rencana Kerja Usaha), ada RKT (Rencana Kerja Tahunan). Rencana kerja usaha selama 10 tahun dan rencana kerja teknik tahunan itu kita kontrol jadi dia (perusahaan) gak bisa jalan usahanya kalau RKU RKT-nya tidak disetujui oleh KLHK," ujarnya.

Menteri Siti mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan untuk pemulihan gambut terus dipantau khususnya di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan. Meski begitu, imbuhnya, pengawasan yang benar-benar efektif baru berjalan kepada perusahaan HTI.

"Sudah bikin (RKU, RKT) hampir semuanya baik HTI maupun perkebunan. Yang perkebunan mungkin memang harus dijaga betul karena kan pembinaannya ada di Kementerian Perrtanian bukan di KLHK. Tapi karena kita bicara lingkungan, saya kontrol juga perkebunannya cuma memang lebih efektif yang HTI yang kita kontrol," jelasnya.

"Kalau dunia usaha sekarang saya yakin gak berani ngaco sama gambut. Kalau berani coba-coba dibekukan, dicabut bisa (izinnya). Yang di luar konsesi itu lah yang seharusnya BRG bekerja keras," tukas Siti. (Dhk/OL-09)

BERITA TERKAIT