06 February 2020, 15:02 WIB

Kebijakan Satu Peta untuk Selesaikan Tumpang Tindih Lahan


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu peta indikatif informasi geospasial tematik sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang dan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan spasial di Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, saat ini, pelaksanaan kebijakan satu peta sudah hampir rampung. Pemerintah telah berhasil mengompilasi 84 dari 85 peta tematik yang ditargetkan.

Adapun, satu peta tematik yang belum tergabung ialah terkait batas administrasi desa. Peta itu diproyeksikan sudah terkompilasi pada Desember 2020.

"Setelah itu selesai, kita bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Salah satu persoalan utama di Tanah Air yang diyakini akan terpecahkan dengan munculnya satu peta terkait tumpang tindih lahan baik di kawasan hutan maupun nonhutan.

Baca juga:  Kebijakan Satu Peta Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 40,6% dari total luas wilayah Indonesia yang statusnya masih tumpang tindih.

Hal itu pun memicu terjadinya sengketa lahan dan menghambat kepastian berusaha bagi para investor

"Karena itu saya minta hari ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Jika diperlukan payung hukum untuk menyelesaikan itu, ya segera disiapkan," tegas Jokowi.(OL-5)

BERITA TERKAIT