06 February 2020, 07:20 WIB

Presiden Tekankan Urgensi Omnibus Law


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo menyebut omnibus law diimplementasikan sebagaibentuk Indonesia dalam merespons begitu cepatnya perubahan global.

"Dalam merespons perubahan dunia yang tidak kita hitung seperti munculnya virus korona, itu harus diputuskan secara cepat," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Mengingat masih ada sejumlah pihak yang ragu bahwa omnibus law mampumenjadi solusi bagi persoalan lapangan kerja dan perekonomian, Presidenmempersilakan siapa pun untuk melihat hasilnya setelah regulasi 'sapujagat' itu kelak diimplementasikan.

"Ya, nanti dilihat. Kita ini kan semuanya ingin mempercepat. Semuanyaingin kebijakan bisa diputuskan secara cepat," katanya.

Menurut Presiden Jokowi, regulasi yang ada di suatu negara jangan sampaimenjadi pembelenggu bagi langkah untuk maju. "Kalau regulasi kitamembelenggu kita sendiri, justru kecepatan itu hilang. Terlambat merespons. Itu gunanya omnibus law," katanya.

Tujuan akhir dari semua itu, kata Jokowi, ialah semakin banyaknyainvestasi yang masuk.

"Pada akhirnya nanti, yang namanya penciptaan lapangan kerja itu bisa dilakukan kalau investasi itu ada, baik investasi dalam negeri maupun dari luar," kata Presiden Jokowi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menambahkan, pemerintah terbukaterhadap berbagai kritik dan masukan terkait dengan penyusunanundang-undang omnibus law. Pemerintah pun meminta masukan lebih banyaklagi saat nantinya pembahasan omnibus law dilakukan di DPR.

"Kami berharap dalam penyerahan kepada DPR itu akan lebih banyak lagipihak yang terlibat dalam pembahasan. Semua kritik tentu menjadi bagiandari proses demokrasi dan tidak masalah sepanjang itu menjadi perbaikanterhadap omnibus law. Itu akan diterima oleh pemerintah dan DPRpastinya," kata Fadjroel, Rabu (5/2).

Fadjroel menyatakan versi draf omnibus law yang beredar di publik danmenuai penolakan bukan versi final dari pemerintah. Ia menyatakan saatini baru omnibus law mengenai perpajakan yang surat presiden (surpres)dan drafnya telah diserahkan kepada DPR.

 

Surpres rampung

Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan bahwa omnibuslaw perpajakan beserta surpres sudah diserahkan kepada DPR RI. Dia punmengatakan bahwa sebelum diserahkan, sudah dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani beserta fraksi.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa penyerahan omnibus law perpajakansudah sesuai mekanisme. Saat ini dia pun menegaskan bahwa urusan mengenai omnibus law perpajakan sudah rampung dan berada di sekretariatDPR.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

Terkait omnibus law cipta lapangan kerja, Sri Mulyani menambahkan bahwasaat ini pemerintah masih menunggu penetapan DPR dari rapat paripurnayang belum ada kejelasan tanggalnya.

Setelah rampung dari DPR, pemerintah baru akan menentukan langkahselanjutnya bagi omnibus law cipta lapangan kerja ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomenyebutkan draf omnibus law cipta lapangan kerja akan diserahkan kepadaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada akhir pekan ini.

"Kita membuat regulasi penciptaan lapangan kerja yang bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau yang bisa disebut RUU Ciptaker dan berkasnyaakan dikirim ke parlemen pada akhir minggu ini," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2). (Des/Ant/X-6)

BERITA TERKAIT