05 February 2020, 22:31 WIB

Anggota DPR Jebak PSK, Dinilai Salah Kaprah


Ade Alawi | Politik dan Hukum

MANUVER Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra yang juga politikus Senayan, Andre Rosiade, dalam memberantas prostitusi di Kota Padang, Sumatra Barat, dinilai salah kaprah.

Hal itu disampaikan pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta Albert Aries saat dihubungi Rabu (5/2).

Menurutnya, secara kelembagaan fungsi utama DPR adalah legislasi, budgeting dan pengawasan (pasal 79 UU MD3).

Secara keanggotaan, lanjutnya, kewajiban anggota DPR diatur di pasal 81 UU MD3 pada poin (j): “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat."

Namun, kata dia, Andre Rosiade selaku wakil rakyat (anggota Komisi VI DPR RI) tidak bisa memberantas maksiat dengan cara yang diduga penjebakan.

"Anggota DPR menurut UU MD3 tidak dapat melakukan penegakan hukum. Penegak hukum itu hanya polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam konteks advokasi," katanya.

Selain itu, lanjutnya,  penjebakan (entrapment) tidak dikenal terminologinya dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. "Yang ada hanyalah tertangkap tangan (OTT)," tandasnya.

Terkait dengan PSK online, NN, yang berstatus tersangka, menurut Albert, jika benar ada penjebakan dalam kasus prostitusi online, seharusnya kasus tersebut dihentikan.

"Karena unsur “dengan sengaja” dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang Delik mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan menjadi tidak terpenuhi, mengingat kesengajaan (dolus/opzet) itu ternyata tidak lahir dari niat jahat (mens rea) pelaku (psk dan mucikari), melainkan dipicu dari (dugaan) entrapment (penjebakan), "pungkas staf pengajar FH Universitas Trisakti ini. (OL-2)

BERITA TERKAIT