06 February 2020, 20:20 WIB

KPK Dalami Soal Pengajuan Anggaran Pemkab Tulungagung


Astri Novaria | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Rizki Sadig. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018 untuk tersangka Supriyono.   

"Ahmad Rizki Sadig diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR (Supriyono) mantan Ketua DPRD Tulungagung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Kamis (6/2).

Baca juga: Riza Patria Minta Dukungan Jadi Wagub, PDIP: Bisa Diatur

Ali menyampaikan, penyidik KPK mendalami pengajuan serta pembahasan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018. Pemeriksaan ini tidak lain untuk melengkapi berkas perkara Supriyono.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengajuan dan pembahasan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tulungagung," ucap Ali.

Rizki sebelumnya pernah diperiksa KPK untuk kasus lain, yaitu kasus dugaan suap perolahan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Kebumen dengan tersangka mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Selain Rizki Sadig, politikus PAN yang juga pernah diperiksa kaitan kasus Kebumen adalah Mulfachri Harahap dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi PAN.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4,88 miliar selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung saat itu, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selain itu, Supriyono juga menerima uang sebesar Rp750 juta untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sejak 2014-2018. Tak hanya itu, Supriyono juga diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar terkait fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017. (OL-6)

BERITA TERKAIT