05 February 2020, 16:52 WIB

Kepulangan WNI Terlibat ISIS, Pemerintah Tak Mau Gegabah


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

PEMERINTAH tidak ingin gegabah terkait wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dengan foreign terrorist fighters (FTF) atau terorisme lintas batas.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya masih mengkaji hal tersebut. Pemerintah tidak ingin paham mereka membawa masuk paham radikalisme dan terorisme ke Indonesia.

"Kita tidak ingin mereka yang sudah terpapar wabah radikalisme kalau dikembalikan apakah akan melakukan penularan apa tidak. Virus korona saja kan kita lakukan observasi diisolasi dulu, nah ini juga harus dipikirkan, kalau menular (paham) berbahaya juga," ujar Wapres, Rabu (5/1)

Ia menegaskan, pemerintah masih memikirkan cara dan upaya deradikalisasi yang akan dilakukan apabila para WNI yang pernah bergabung dalam Islamic State in Iraq and Suriah (ISIS) itu diperbolehkan pulang. Kementerian dan lembaga, ujarnya, masih melakukan pembahasan komprehensif supaya kesimpulan yang diambil tidak membahayakan keamanan negara.

"Supaya jangan memberikan dampak buruk kepada yang lain. Jadi memang itu pembahasannya komprehensif jadi belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Mahfud MD pada kesempatan terpisah menyampaikan pemerintah tengah membuat tim khusus yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna mengkaji dua opsi.

Pertama eks kombatan ISIS diperbolehkan pulang ke Indonesia, kedua tidak diizinkan kembali ke Indonesia dan mencabut kewarganegaraan mereka. Hasil dari kajian tersebut akan dirapatkan bersama wakil presiden pada April 2020 dan diputuskan oleh presiden paling lambat Mei atau Juni 2020.

"Banyak negara yang warga negaranya menjadi FTF seperti itu, belum ada dari mereka yang akan memulangkan," tuturnya.

Pemerintah memperkirakan ada 660 WNI yang diduga terlibat dalam jaringan ISIS. Mereka tersebar di beberapa negara antara lain Syriah, Turki, Afganistan, dan beberapa negara lain. (OL-2)

BERITA TERKAIT