05 February 2020, 10:00 WIB

Menteri LHK dan Menkopolhukam Bahas Rakornas Karhutla


Indriyani Astuti | Humaniora

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu (5/2) pagi ini.
 
Mahfud menyampaikan bahwa pertemuan tersebut terkait dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang akan digelar besok atau Kamis (6/2).

Pentingnya rakornas, imbuhnya, guna memperkuat mitigasi dan antisipasi karhutla yang mana berpotensi terjadi setiap tahun saat musim kemarau.

"Itu biasanya setiap tahun itu selalu menjadi catatan masalah dan setiap tahun itu dipimpin langsung oleh presiden," ujar Mahfud seusai pertemuan.

Bencana Karhutla yang terjadi pada 2015, ujarnya, sangat besar sehingga menimbulkan kabut asap lintas batas (transboundary haze) hingga Singapura dan Malaysia.

Mahfud mengklaim bahwa pasca-karhutla hebat 2015, bencana tersebut cenderung dapat tertangani dengan mitigasi dan pencegahan lebih awal.

"Tapi sejak Pak Wiwi  (Joko Widodo) jadi presiden itu teratasi sampai sekarang kita itu dari tahun ke tahun jadi membaik," ucapnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memgalami bencana serupa seperti Australia dan Brazil pada 2019, menurutnya Indonesia cenderung lebih kecil luasan kebakarannya. Mahfud menyampaikan Rakornas Penaganan Karhutla akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada Kamis (6/2).

Menteri Siti sempat menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan karhutla yang berbasis desa dengan mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak.

Hal  tersebut pernah disampaikan Menteri LHK saat Rakornas Kamar dan Industri Indonesia (Kadin) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Seperti diberitakan Media Indonesia (7/11/2019), strategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

Untuk pencegahan,  kata Menteri LHK, dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di delapan provinsi rawan karhutla yang meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (Ind/OL-09)

BERITA TERKAIT