05 February 2020, 08:55 WIB

PKS-Demokrat Galang Dukungan


Kautsar Widya Prabowo | Politik dan Hukum

TIDAK puas dengan pembentukan panitia kerja (panja) di tiga komisi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Kedua fraksi menyerahkan usulan pembentukan pansus tersebut ke pimpinan DPR. Dokumen berisi usulan PKS dan Demokrat diterima langsung Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.

Aziz mengatakan usulan ini merupakan hak anggota DPR untuk menyuarakan pendapatnya sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 juncto Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPR 1 Tahun 2014.

Aziz menyebut usulan Fraksi PKS dan Demokrat akan dipelajari lebih lanjut dengan pimpinan anggota DPR lainnya. "Proses siang hari ini kami terima. Ini akan menjadi perhatian pimpinan," kata Aziz di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwani menyatakan usulan pansus hak angket sudah disetujui seluruh anggota Fraksi PKS. Ia menyebut usulan ini menunjukkan keseriusan PKS mengungkap kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, mestinya sesuai syarat administrasi yang diatur undang-undang bisa terpenuhi," kata Jazuli.

Anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron pun menyebut Fraksi Partai Demokrat secara bulat ingin membentuk pansus Jiwasraya. "Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas. Logikanya sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk pansus," ucap Herman.

Tunggu panja

Fraksi NasDem tidak menutup kemungkinan ikut mendukung terbentuknya pansus tersebut. Namun, dukungan NasDem menunggu kinerja panja Jiwasraya di Komisi III, VI, dan XI, yang sudah terlebih dahulu terbentuk untuk menyelisik kasus yang sama.

"Kalau akhirnya panja tidak maksimal dalam melakukan kerjanya, akan kita naikkan statusnya menjadi pansus. Mudah-mudahan panja bagus (jadi) enggak perlu pansus," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni, di kompleks parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menilai desakan pembuatan pansus kasus Jiwasraya sebagai bentuk tekanan ke pemerintah. Ia menyayangkan kasus itu semakin bergulir ke ranah politik sampai menyeret nama Presiden Joko Widodo.

Erick curiga, pihak yang mengembuskan isu miring itu justru pihak yang khawatir kasus Jiwasraya terbongkar. "Ini kan jangan-jangan kita balik yang teriak-teriak ini yang ketakutan ini dibongkar. Mungkin akan banyak oknum-oknum yang gerah selama ini jarah Jiwasraya dan sekarang Jaksa Agung proses hukum mulai masuk," ungkap Erick.

Kejagung terus melakukan pemanggilan sejumlah saksi dalam kasus Jiwasraya. Kemarin, giliran dua sekretaris pribadi Benny Tjokrosaputro, Rani Mariatna dan Jani Irenawati.

Benny yang menjabat komisaris PT Hanson Internasional merupakan salah satu dari lima tersangka yang ditetapkan Kejagung. Empat lainnya meliputi mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo. (Iam/P-2)

BERITA TERKAIT