05 February 2020, 06:30 WIB

Sepak Terjang Indonesia di G-20


Dalyono Kepala Bidang Program Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Opini

G-20 adalah forum internasional yang terdiri atas 19 negara anggota dan Uni Eropa. Secara bersama-sama, G-20 menggambarkan 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 66% populasi dunia. G-20 merupakan forum dialog informal di antara negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi sistemik, termasuk Indonesia.

Indonesia bergabung dalam G-20 sejak awal pendirian forum tersebut pada 1999. Pada saat itu, Indonesia sedang dalam tahap pemulihan setelah dihantam krisis ekonomi tahun 1997-1998. Indonesia dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1970 hingga 1997 ialah 6,6%.

Penduduk Indonesia pada 1997 berada pada kisaran 204 juta, terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan AS. Fundamen ekonomi Indonesia juga kuat setelah melakukan reformasi struktural pada periode 1985-1987. Namun, di atas dari statistik itu, penilaian utama yang menjadikan Indonesia sebagai anggota G-20 ialah daya tahan dan upaya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi.

Pada krisis ekonomi 1997-1998, Indonesia terdampak sangat signifikan. Pertumbuhan pada 1998 turun drastis hingga minus 13,1%, terendah sepanjang sejarah. Inflasi mencapai 77,6% dan tingkat utang mencapai 62% dari produk dometik bruto (PDB). Dari sisi moneter, nilai tukar rupiah jatuh sangat dalam. Dari yang semula hanya 2.450/dolar AS pada Juni 1997 menjadi 16.800/dolar AS pada akhir Juni 1998.

Meski demikian, dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat, Indonesia berhasil keluar dari jerat krisis. Indonesia menerapkan bauran kebijakan yang menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pada sisi fiskal, pemerintah memberikan dorongan stimulus melalui pembatasan anggaran untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Adapun pada kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan stimulus dengan meningkatkan tingkat suku bunga dan mengembalikan kepercayaan sektor perbankan melalui penutupan dan penggabungan bank serta melikuidasi 16 bank. Pada sektor riil, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penambahan value added dan penerapan strategi yang lebih terbuka dalam perdagangan bebas.

Pada periode lima tahun pascakrisis, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro dengan lebih baik. Ditandai dengan relatif stabilnya tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunnya laju inflasi, terkendalinya tingkat suku bunga, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, terjaganya cadangan devisa, dan membaiknya ketahanan fiskal.

Ketahanan ekonomi Indonesia kembali dibuktikan pada saat krisis global melanda dunia pada 2008-2009. Fundamen ekonomi Indonesia saat itu sangat jauh berbeda dengan kondisi pada saat menghadapi krisis 1997-1998. Pada saat krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 6,1%, tingkat inflasi 11,06%, transaksi berjalan pada angka positif 0,1%, dan utang luar negeri sebesar 29% dari PDB. Indonesia tidak terkena dampak signifikan karena fundamen sektor eksternal, fiskal, dan perbankan cukup kuat.

Faktor lain yang juga mendukung ketahanan ekonomi Indonesia ialah tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat yang meningkat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat akibat kenaikan komoditas ekspor, kenaikan tingkat pendapatan pekerja kelas menengah ke atas, karena kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri, juga kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Tanggapan pemerintah Indonesia yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis 1997-1998 dan kembali terujinya ketahanan ekonomi Indonesia pada krisis global 2008-2009 menjadi nilai penting Indonesia untuk dapat berkontribusi aktif di G-20.

Indonesia memiliki pengalaman berharga yang dapat dibagikan kepada negara lain mengenai strategi mengatasi krisis, menangani dampaknya, dan mengantisipasi agar tidak terulang lagi. Meskipun negara-negara ASEAN yang lain juga menerapkan kebijakan penanganan krisis yang cukup memadai, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina, Indonesia dinilai mempunyai kelebihan ketimbang negara-negara ASEAN lain tersebut. Hal itu juga yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G-20, selain karena ukuran dan potensi ekonomi yang dimiliki.

Manfaat positif

Menjadi anggota sebuah forum internasional yang mencerminkan 85% ekonomi dunia tentu banyak memberikan manfaat positif. Antara lain, pertama, Indonesia dapat memperoleh pengetahuan lebih awal mengenai perkembangan ekonomi global dan potensi risiko yang dihadapi. Dengan demikian, RI dapat menyiapkan tanggapan dan langkah antisipasi dini.

Kedua, Indonesia dapat memperoleh informasi lebih dini mengenai kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dalam hal ini, misalnya kebijakan perubahan tingkat suku bunga oleh The Fed. Dengan informasi yang diterima lebih awal, Indonesia mempunyai cukup waktu melakukan antisipasi kebijakan.

Ketiga, dengan pengetahuan yang dimiliki dan dukungan dari organisasi internasional, Indonesia dapat memperkuat mekanisme pemantauan untuk melakukan deteksi dini perkembangan ekonomi.

Keempat, dukungan internasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, misalnya rencana Indonesia untuk menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan antarpemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan teroris.

Kelima, yang terakhir, ialah meningkatnya exposure Indonesia pada berbagai organisasi dan forum internasional.

Secara lebih spesifik, Indonesia perlu memanfaatkan prakarsa-prakarsa G-20 untuk menunjang agenda-agenda nasional, yaitu mempercepat pembangunan infrastuktur, meningkatkan kualitas SDM, mendorong investasi dan teknologi transfer, serta melanjutkan reformasi ekonomi.

Dalam ranah pembangunan infrastruktur, G-20 telah menyepakati prinsip-prinsip investasi infrastruktur berkualitas dan membentuk Global Infrastructure Hub untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Saat ini, di bawah presidensi Arab Saudi, bahkan sedang dirumuskan peran teknologi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Terkait peningkatan kualitas SDM, G-20 telah menyepakati kolaborasi antara sektor kesehatan dan keuangan untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan, memperbaiki akses kepada sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.

Pada sisi pendidikan, G-20 mendorong peningkatan program vokasi dan pelatihan. Berkenaan dengan perbaikan iklim investasi, pada masa presidensi Jepang, para pemimpin G-20 telah bertekad untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, adil, tidak diskriminatif, serta dapat diprediksi dan stabil untuk menjaga pasar agar tetap terbuka.

Dengan terbukanya investasi, teknologi transfer akan dapat terwujud. Pada agenda reformasi ekonomi, G-20 mendorong keberlanjutan reformasi fiskal, moneter, dan struktural, juga bauran kebijakan di antara ketiganya untuk memperkuat daya tahan ekonomi dalam menghadapi tantangan global dan domestik demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif.

Pada 2023, Indonesia akan menjalankan mandat sebagai presidensi G-20. Hal tersebut tentu akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk merumuskan agenda-agenda yang sesuai dan sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), agenda prioritas presiden dan kondisi ekonomi terkini.

BERITA TERKAIT