05 February 2020, 05:15 WIB

Big Data Pangan Diluncurkan


Putra Ananda | Ekonomi

PEMERINTAH meluncurkan data tunggal luas baku sawah yang akan menjadi pedoman bersama kementerian/lembaga terkait. Data tunggal itu selanjutnya akan jadi pedoman di tiap pembuatan kebijakan pangan, dari rencana produksi pangan hingga impor pangan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam peluncuran tersebut mengutarakan luas baku sawah hasil verifikasi terakhir yang ada di Indonesia saat ini ialah 7.463.948 hektare. Hasil itu didapat berdasarkan penghitungan ulang yang dilakukan pada akhir 2019, berbeda jauh dari validasi sebelumnya yang dilakukan pada 2018, yakni 7,105 juta hektare.

"Dari hasil verifikasi itu, angka yang diperoleh untuk data lahan baku sawah seluas 7.463.948 hektare. Jika dibandingkan dengan data 2018, terjadi penambahan seluas 358.000 hektare," kata Sofyan saat mengumumkan data tunggal itu di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan luas lahan baku sawah terbaru itu didapat dari hasil penghitungan bersama enam lembaga, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Kementerian Pertanian, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sofyan mengatakan penambahan luas baku sawah itu karena terdapat lahan sawah di sejumlah daerah yang sebelumnya tidak tertangkap oleh citra satelit sebagai lahan sawah akibat adanya genangan.

 

Setop berkelahi

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap silang pendapat yang kerap terjadi di antara para pemangku kepentingan yang terkait pangan dapat berhenti dengan kehadiran data tunggal tersebut.

Data lahan baku sawah terbaru, yakni seluas 7,46 juta hektare, harus jadi rujukan bersama bagi kementerian terkait untuk menentukan kebijakan impor pangan.

"Kalau ini ditata dengan baik, mestinya ke depan kita tidak perlu lagi berkelahi soal impor, apa beras atau pangan lainnya," kata Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa penggunaan data terpadu atau big data dengan teknologi itu begitu penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia.

"Big data itu penting dan BPPT serta BPS dapat dilibatkan. Kita harus kerja team work. Enam tahun Pak Jokowi bekerja, beliau memberi contoh, tidak ada main-main seperti itu," kata Luhut.

Sebelumnya, perbedaan data produksi beras terjadi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pada 2018 lalu, Kemendag memutuskan untuk impor beras karena harga komoditas pangan tersebut yang terus melambung.

Namun, Kementerian Pertanian menyebut bahwa saat itu stok beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 2 juta sampai 2,5 juta ton per bulan. Keputusan mengimpor itu pun dinilai terlambat karena sudah memasuki musim panen raya. (Ant/E-2)

BERITA TERKAIT