04 February 2020, 21:08 WIB

UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Hak Cipta Dinilai Tidak Bertentangan


Dhika Kusuma Winata | Humaniora

PEMERINTAH menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni (UU ITE), Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan kewajiban lembaga penyiaran berlangganan (LPB) tidak saling bertentangan dan tetap konstitusional.

Kewajiban LPB untuk menyediakan sedikitnya 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik (LPP) atau lembaga penyiaran swasta (LPS) dipandang tetap harus mendapatkan izin.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan saat membacakan keterangan Presiden dalam sidang lanjutan pengujian tiga undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2).

"Ketentuan terkait yang diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, seluruhnya harus dipenuhi oleh Pemohon. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur setiap orang harus memenuhi hak terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Penyiaran terkait kewajiban LDP mempunyai wajib penyelenggaraan penyiaran. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta dan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran jo Pasal 12 huruf a PP Nomor 52 Tahun 2005 terkait keharusan memperoleh izin dari LPP dan LPS sebagai pemegang hak ekonomi atas siarannya," ujar Semuel.

Dalam uji materi itu, pemohon yang merupakan perusahaan LPB PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia) menggugat ketiga undang-undang tersebut lantaran merasa dirugikan dengan adanya laporan di Polda Metro Jaya karena telah menayangkan siaran MNC Group.

Baca juga : Sidang Uji Materi UU ITE Diundur

Sebelumnya, Ninmedia juga sempat digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Menurut Semuel, Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta mengatur hak ekonomi penyelenggara penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan siaran ulang.

Ia menjelaskan, pemohon menyalurkan siaran free to air siaran televisi swasta bukan melalui penyiaran ulang melainkan relay siaran. Relay siaran merupakan sambungan siaran secara langsung dari sumber siaran yang disalurkan kepada masyarakat.

"Hal ini telah lazim dilakukan di praktik penyiaran. Relay siaran diperoleh diperbolehkan kepada lembaga yang telah memiliki IPP karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Penyiaran," ujarnya

Semuel melanjutkan, konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta secara spesifik diatur dalam UU Hak Cipta. Pembatasan dan pengecualian dimungkinkan tanpa memerlukan izin dari pencipta, atau pemegang hak cipta sepanjang tidak bersifat komersial.

Baca juga : UU ITE Kembali Menelan Korban, Minta Segera Direvisi

Adapun untuk kepentingan komersial, izin dari lembaga yang memiliki hak cipta siaran dipandang tetap diperlukan.

Dalam kesempatan itu turut pula dibacakan keterangan dari DPR yang diwakili Sarifuddin Sudding. DPR menilai perkara konkret yang dialami pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan adanya kerugian hak konstitusional yang dilanggar oleh ketentuan pasal-pasal a quo.

Kerugian pemohon tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual karena merupakan konsekuensi terhadap adanya pembatasan hak. Keberlakuan pasal a quo, menurutnya, tidak akan mengakibatkan kerugian bagi pemohon sepanjang mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas siaran.

"Pemohon menguji ketentuan pasal-pasal a quo berdasarkan adanya peristiwa hukum konkret yang dialami pemohon, tanpa sebelumnya memahami bahwa ketentuan pasal-pasal a quo merupakan ketentuan dalam undang-undang untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, dalam hal ini setiap lembaga penyiaran dengan memberikan batasan kepada lembaga penyiaran lain dalam menyiarkan channel kepada publik. Pembatasan hak yang dimaksud untuk melindungi hak ekonomi sebuah siaran channel televisi yang di dalamnya melekat hak kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta," jelasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT