03 February 2020, 22:30 WIB

Pelaporan Mendag, Pembuktian Kabinet Bersih


MI | Megapolitan

KUASA Hukum Yulius Isyudianto, Husdi Herman, yang melaporkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ke Bareskrim Polri, mengatakan pihaknya terus menagih janji Agus yang akan memberikan Rp500 miliar sebagai bentuk uang perdamaian.

Menurut Husdi, proses tagih janji tersebut sudah dilakukan sejak 2014, setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Artinya, Yulius sudah menagih uang tersebut jauh sebelum Agus menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak Oktober 2019.

Menurut Husdi, pelaporan pihaknya merupakan momen pembuktian Kabinet yang dinakhkodai Presiden Joko Widodo bersih.

“Inilah momen untuk menagih janji karena beliau saya yakinkan sebagai pembantu presiden harus memberikan contoh yang baik dan bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Jangan mencoreng kabinet Pak Jokowi, karena kabinet ini saya yakin kabinet bersih, kredibel, bisa dipercaya,” kata Husdi kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Mendag Agus Suparmanto saat dikonfirmasi wartawan memilih bungkam usai inspeksi mendadak bersama Menteri Pertanian di Pasar Senen, Senin (3/2).

Namun pengacara Agus, Petrus Bala Pattyona, mengatakan laporan yang dibuat Yulius tanpa dasar dan bukti. Bahkan, Petrus menyebut laporan tersebut hanya sensasi saja.

“Kasus ini pernah dilaporkan tahun 2015 namun sudah di-SP3 (dihentikan) dan tidak berlanjut. Setelah klien saya jadi menteri baru lah digoreng-goreng,” ujar Petrus.

Menurut Petrus, kliennya siap menghadapi laporan yang dibuat oleh Yulius. Namun, lanjutnya, karena saat ini Bareskrim sedang melakukan klarifikasi, belum dapat menjelaskan secara rinci. “Saya sudah lakukan somasi dua kali ke pelapor melalui pengacaranya, namun tak ada tanggapan,” tandasnya.

Diketahui, Yulius melaporkan mantan rekan bisnisnya, yakni Agus, Juandy Tanumiharja, dan Miming Leonardo atas dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana yang termaktub dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP, Penggelapan UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 372 KUHP.

Laporan tersebut dibuat pada Rabu (8/1) lalu dengan nomor LP/B/0016/2020BARESKRIM. (Tri/Van/J-1)

 

BERITA TERKAIT