02 February 2020, 20:10 WIB

Pemda Diminta lebih Peduli pada Penyandang Disabilitas


Bayu Anggoro | Nusantara

PEMERINTAH daerah dituntut lebih berperan dalam melayani penyandang disabilitas, salah satunya tuna netra. Ini sangat diperlukan mengingat adanya keterbatasan layanan dari pemerintah pusat seperti melalui Balai Rehabilitasi Wyata Guna di Bandung, Jawa Barat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Idit Supriadi mengatakan, polemik pascaperubahan status Wyata Guna dari panti menjadi balai tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah berperan aktif dalam memberi layanan bagi warga berkebutuhan khusus itu.

Baca juga: Pemda Didorong Miliki Perda Soal Penyandang Disabilitas

Menurutnya, pemberian layanan bagi tuna netra harus dilakukan bersama-sama baik pemerintah pusat maupun daerah.

Terlebih, menurut dia perubahan status dari panti menjadi balai dilakukan demi meningkatkan standard layanan yang diberikan meski harus mempersingkat waktu menjadi enam bulan.

"Fasilitas balai ditingkatkan menjadi standard internasional, materi pelatihan juga ditingkatkan standardnya," kata dia saat mendampingi kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Balai Rehabilitasi Wyata Guna, di Bandung, Minggu (2/1).

Dia menambahkan, balai rehabilitasi itupun akan melayani warga tuna netra dari seluruh Indonesia sehingga wajar jika waktu layanannya terbatas. "Jadi kan antre, sehingga waktunya dibatasi (enam bulan) tanpa mengurangi kualitas pelatihan," katanya.

Selain itu, menurutnya balai rehabilitasi inipun digunakan untuk warga tuna netra yang berusia produktif sehingga perlu mendapat kemandirian ekonomi.

"Makanya di sini ada pelatihan wirausaha seperti kopi. Kami tidak ingin tuna netra ini hanya jadi ahli pijat," katanya.

Dengan begitu, dia berharap pemerintah daerah bisa berperan dalam memberikan layanan pendidikan dasar bagi warga disabilitas itu yang masih berusia sekolah. Terlebih, menurutnya pemerintah pusat sudah menghibahkan sejumlah panti kepada pemerintah daerah seperti Jawa Barat.

"Pusat sudah memberikan 10 bidang di Jawa Barat untuk pengembangan panti
rehabilitasi di daerah. Harusnya ada untuk (panti) tuna netra, untuk menunjukkan komitmen moral," katanya.

Hal serupa disampaikan Kepala Balai Wyata Guna Sudarsono. Menurutnya pemerintah daerah harus ikut bertanggungjawab dalam meningkatkan taraf
kehidupan warga berkebutuhan khusus itu.

"Setiap provinsi, setiap kabupaten/kota harus punya. Dia juga punya tanggung jawab, ada peran-peran. Jangan sampai pusat lagi-pusat lagi," katanya.

Jika daerah sudah berperan, dia meyakini pelayanan kepada warga disabilitas ini tidak ada yang perlu dipersoalkan seperti saat ini.

"Kalau dari pusat dirasa kurang, pemerintah harusnya bantu dengan pendidikan wajib. Karena layanan pelatihan dari kami untuk warga disabilitas dari seluruh Indonesia, jadi waktunya terbatas hanya enam bulan," katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriani Gantina, mengatakan, pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Barat belum siap memberi pelayanan untuk disabilitas khususnya tuna netra. Dia yang juga pernah menjadi anggoa DPRD Provinsi Jawa Barat menilai adanya peraturan daerah tentang disabilitas belum dijalankan.

"Solusinya pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merevitalisasi aset untuk membuat panti pelayanan dasar," katanya.

Anggota Komisi VII lainnya, Diah Pitaloka, menilai, adanya perubahan panti menjadi balai seiring berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada disabilitas. Menurutnya tidak ada pengurangan kualitas layanan meski waktunya berkurang.

"Ini sudah sesuai aturan. Ini juga hanya teknis SOTK di lingkungam dirjen rehabilitasi sosial," katanya. (BY/A-1)

BERITA TERKAIT