02 February 2020, 14:29 WIB

SBY Dinilai Terlalu Reaktif Terkait Kasus Jiwasraya


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

DIREKTUR Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, menilai Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlalu reaktif menanggapi isu megakorupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dinilai bermasalah sejak dirinya memimpin.

"Bagi saya kalau nggak berbuat itu diam aja, tenang, stay cool saja ya, keep silent. Kalau saya dituduh contohnya saya presiden, terus saya dituduh begini, kalau saya enggak melakukan kenapa harus reaksi?," kata Jerry dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/2).

Baca juga: Serikat Buruh Tuntut Akses Publik atas Draf Omnibus Law

Jerry juga mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut yang terlalu sensitif bila disinggung perihal PT Jiwasraya. Kekhawatiran berlebih yang ditunjukkan oleh SBY membuat masyarakat bertanya terhadap sikap dirinya.

"Pemimpin jangan terlalu sensitif lah. Maskulin, kelaki-lakian, jantan gitu loh. Jangan sampai jiwa feminisme itu muncul. Jangan terlalu dimasukkan ke hati" ujar Jerry.

Dalam diskusi yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menepis anggapan Ketua Umumnya bersifat baper.

"Kenapa selalu pak SBY disebut baper? Padahal kalau melihat subtansi yang dituangkan dalam artikel itu bisa ditangkap secara positif," ucap Herman.

Diketahui bahwa, SBY sempat menuangkan curhatannya terkait kasus PT Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp13,7 Triliun yang menyalahkan kepemimpinan sebelumnya. Presiden ke-6 itu menulis curhatannya melalui tulisan yang diunggah di media sosial Facebook.

Baca juga: Tingkatkan Koordinasi Penanganan Korona

Herman pun memiliki pendapat yang berbeda dari Jerry. Dirinya berpendapat bahwa wajar saja bila SBY menuangkan tulisannya di media sosial karena itu merupakan pandangan atas fenomena yang terjadi saat ini.

"Ya ini peringatan. Jangan dianggap enteng. Ada keresahan dari seluruh nasabah untuk mendapatkan haknya, sampai awal 2020 itu belum ada kepastian apakah para nasabah dapat haknya atau enggak," ungkap Herman. (OL-6)

BERITA TERKAIT