02 February 2020, 11:49 WIB

Palestina Batalkan Kesepakatan Oslo dengan Israel


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas, Sabtu (1/2), mengatakan Otoritas Palestina telah memutuskan semua hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan. Palestina menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump

Sebelumnya Palestina pada Kamis (30/1) lalu membatalkan Kesepakatan Oslo 1995 yang ditandatangani dengan Israel sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu.

"Israel telah diberitahu bahwa pemerintah Palestina tidak akan mematuhi perjanjian di antara mereka," kata Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, dalam wawancara televisi dengan Al-Jazeera.

Sheikh juga menyatakan harapannya negara-negara Arab dan Islam akan menjadi kekuatan yang mendukung sikap Palestina.

Keputusan itu datang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis proposal perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Ia membuat pengumuman dalam konferensi pers di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sampingnya.

Baca juga : Jet Tempur Israel Serang Kelompok Hamas di Gaza

Proposal perdamaian yang disebut sebagai ‘kesepakatan abad ini’ secara sepihak membatalkan resolusi PBB sebelumnya tentang masalah Palestina dan telah menuai kritik karena memberikan Israel hampir semua yang dituntutnya.

Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina, wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi tiga bagian--Area A, B, dan C.

Israel melarang warga Palestina melakukan proyek konstruksi di bagian Tepi Barat yang ditunjuk sebagai Area C berdasarkan perjanjian, yang berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Israel.

Area C saat ini menjadi rumah bagi 300.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah masyarakat Badui dan penggembala yang sebagian besar tinggal di tenda, karavan, dan gua.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai ‘wilayah pendudukan’ dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal. (Hym/OL-09)

BERITA TERKAIT