02 February 2020, 08:10 WIB

Serikat Buruh Tuntut Akses Publik atas Draf Omnibus Law


Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum

SERIKAT buruh menyebut peme­rintah tidak pernah melibatkan mereka dalam meran­cang undang-­undang yang berkaitan dengan tenaga kerja. Seperti juga yang berlangsung pada penyusunan omnibus law.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ristadi mengatakan pihaknya menuntut dilibatkan sehingga tidak dikejutkan oleh rancang­an undang-undang (RUU) yang minim perlindungan dan kese­jahteraan pekerja.   

“Di entry point itu (perlindungan dan kesejahteraan pekerja) kami selama ini menyampaikan kritik kepada pemerintah kenapa kami tidak dilibatkan, belum apa-apa sudah diinformasikan ke publik bahwa seolah-olah draf RUU Cipta Lapangan Kerja ini sudah menjadi barang jadi,” imbuh Ristiadi dalam diskusi bertajuk Omnibus Law & Kita, di Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan serikat buruh tidak menolak program pemerintah dalam menarik investasi ke Indonesia. Pihaknya hanya ingin memastikan penguat­an perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Jangan salah tafsir, (seolah-olah) serikat pekerja menolak program ­pemerintah untuk menarik investasi, menumbuhkan dunia usaha kemudian untuk menyerap ­pengangguran. Jangan salah tafsir dulu. Kami ­tidak menolak itu, yang kami kritisi adalah soal ­perlindungan dan soal kesejahteraan para pekerja,” ucap Ristadi, Sabtu (1/2), di Jakarta.

Ristadi berharap dialog antara pemerintah dan rakyat bisa terjalin. Kunci dari dialog itu ialah niat baik pemerintah membuka akses draf RUU omnibus law ke publik.

Praktisi Hukum dan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Johan Imanuel mengatakan omnibus law harus memberikan kepastian hukum. Muatan materinya harus berisi perintah yang masuk akal, dapat diterima oleh kesejahteraan umum, serta selaras dengan asas hukum yang berlaku.

Untuk memastikan semua itu, ­akses publik amat penting. “­Pemerintah sebagai perancang ­omnibus law harus memberi akses ­seluas-luasnya untuk partisipasi publik dalam memberikan masukan, saran dan kritik, sehingga nanti tidak menjadi polemik dan juga bahkan diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh publik,” pungkas Johan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui pembahasan RUU itu akan membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Ia berharap kritik disampaikan secara ­objektif dan kepala dingin.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubung­an Industri Kadin Anton J Supit mengingatkan esensi omnibus law ialah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

“Jangan sampai harapan ini hilang hanya karena pertentangan orang-orang yang sudah bekerja yang akhirnya menghambat membuat lapangan pekerjaan yang baik, dan ongkosnya dibayar oleh orang-orang yang tidak bekerja­,” tutupnya. (Dmr/P-2)

BERITA TERKAIT