01 February 2020, 17:43 WIB

APBD Besar, Warga DKI Ternyata tak Sebahagia Warga Badung


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

MESKI dibekali dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih besar, warga DKI Jakarta ternyata masih kalah bahagia dengan warga kabupaten Badung, Bali yang APBDNnya tak lebih dari 10% APBD DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan kedua daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta hanya 80,46 dengan indeks kebahagian di angka 71,33. Sedangkan IPM Badung sudah diangka 80,57 dan indeks kebahagianya sebesar 76,14.

"Padahal kita ketahui bersama APBD DKI (2020) sebesar Rp87,9 triliun semntara (APBD) Kabupaten Badung Hanya Rp6,3 triliun," kata Gembong di Jakarta, Sabtu (1/2).

Gembong mengatakan Kabupaten Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non-Komersial dan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) Rp5,3 triliun..

Baca juga : Polisi Gencarkan Patroli di Apartemen Kalibata City

Sementara itu, katanya, kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.

"Tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya," imbuh Gembong.

Mengingat APBD DKI Jakarta yang sangat besar mencapai Rp87,9 triliun, harusnya bisa berpihak kepada rakyat yang masih kategori pra-sejahtera. Oleh karenanya, kata Gembong, sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori pra-sejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran.

"Contoh program yang konkrit nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra-sejahtera, “bedah rumah” yang bisa disubsidi oleh pemprov sehingga tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di Jakarta," ujarnya.

Gembong juga menyebut bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai Acuan Rel Pembangunan. Sementara DKI Jakarta Hampir tidak memiliki Konsep Induk seperti itu. (OL-7)

BERITA TERKAIT