01 February 2020, 15:04 WIB

Pekan Depan Draf RUU Omnibus Law Mulai Dibahas DPR


Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum

DRAF Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dikabarkan mulai dibahas DPR RI pada Senin 3 Februari 2020 pekan depan.

“Mudah-mudahan senin sudah bisa masuk dan sudah mulai kita bahas dengan tenang di DPR RI,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Sabtu (1/2) di Jakarta.

Melki, sapaan akrab Melkiades, mengatakan pembahasan tersebut akan membutuhkan masukan dari semua kalangan, Melki berharap semua yang berkepentingan agar memberikan kritiknya dengan objektif dan kepala dingin.

“Kita bahas dengan baik sehingga semua kepentingan bisa masuk kesitu, kemudian ini menjadi positif bagi semua pihak. Kedepannya ada kemungkinan banyak lapangan kerja terbuka,” tambah Melki.

Soal pembahasan RUU Omnibus Law, Melki menyebut akan menekankan pada pembahasan substansi, dia berharap pembahasan tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan target periode 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Melki, semangat dari Undang-Undang Omnibus Law adalah salah satunya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pencari kerja atau pengangguran, Omnibus Law bisa mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memiliki pendapatan.

“Tentu yang kita kejar bukan soal waktunya, tapi substansinya, jadi kita harapkan substansi yang ingin kita sampaikan itu bisa masuk dalam 100 hari, niat baik dari semua pihak akan menjadikan pembahsan ini jadi lebih cepat dengan substansinya juga bisa mengakomodasi semua kepentingan,” jelas Melki.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri Kadin Anton J Supit menjelaskan esensi dari Omnibus Law ini adalah memberikan pekerjaan atau lapangan kerja kepada para pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Anton berharap jangan sampai pihak-pihak yang berpolemik mengecewakan harapan masyarakat yang sedang menantikan lapangan pekerjaan.

“Mereka sedang menanti akan adanya iklim investasi yang baik agar mereka juga bisa bekerja, mempunyai pendapatan agar kualitas hidup meningkat, dan ironisnya jangan sampai harapan ini hilang hanya karena pertentangan orang-orang yang sudah bekerja yang akhirnya menghambat membuat lapangan pekerjaan yang baik, dan ongkosnya dibayar oleh orang-orang yang tidak bekerja,” tutupnya. (Dmr/OL-09)

BERITA TERKAIT