01 February 2020, 09:25 WIB

Eks Jaksa KPK Ikut Usut Kasus Jiwasraya


Cah/Nur/Pro/Dhk/Iam/P-1 | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung menarik dua jaksa yang bertugas di KPK. Keduanya akan ditugaskan sebagai penyelidik kasus PT Asu-ransi Jiwasraya (persero).

“(Ditempatkan) di Pidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus),” kata Jaksa Agung Sanitiar (ST) Bur-hanuddin.

Menurut dia, penarikan kedua jaksa semata karena kebutuhan organisasi. Hal ini tak ada kaitannya dengan perkara yang ditangani mereka di lembaga antirasuah. “(Kebutuhan) kami sedang melakukan penyelidikan Jiwasraya,” ujar dia

Sementara itu, pegawai KPK asal Kejaksaan Agung, Yadyn Palebangan, pasrah ditarik kembali ke Kejaksaan Agung. Yadyn hanya berharap bisa kembali menangani perkara di KPK.

“Saya buat memorandum, saya katakan di sini memorandum perjuangan saya. Saya bilang akan balik lagi ke KPK suatu saat,” kata Yadyn.

Jaksa KPK Sugeng juga ditarik­ ke Kejaksaan Agung. Sugeng­ sempat memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri secara etik saat masih menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK.

Kejagung juga bakal menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Salah satunya aliran uang haram Jiwasraya yang diduga digunakan untuk biaya kampanye salah satu pasangan calon pada Pemilihan Umum 2019.

“Kami tidak ada kapasitas ke sana, tapi sebagai penyidik, kami punya tanggung jawab untuk membuka,” kata Direk-tur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah.

Febrie mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) punya tanggung jawab membuka terang ihwal skandal Jiwasraya­. Jaksa harus cermat dan rinci melihat ujung dari aliran dana tersebut, terma-suk ke kas partai politik.

Namun, menurut Febrie, hingga saat ini penyidik belum menemukan indikasi aliran dana masuk ke partai politik. Dia memastikan penyidik­ akan terus mendalami dugaan tersebut.  “Belum, nanti kami dalami,” ucap Febrie.

Kejagung mencatat ada indikasi korupsi direksi lama serta 13 manajer investasi dan mafia pasar modal dengan kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun. Pemerintah hingga kini masih mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ramai-ramai partai politik di parlemen pun membahas pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas kasus ini. Sempat ada perbedaan pendapat soal pembentukan panja atau pansus, tapi akhirnya diputuskanlah untuk membentuk panja di Komisi III, VI, dan XI DPR. (Cah/Nur/Pro/Dhk/Iam/P-1)

BERITA TERKAIT