31 January 2020, 23:11 WIB

Warga Pejaten Timur Tolak Keberadaan Toko Bangunan


Tri Subarkah | Megapolitan

SEJUMLAH warga yang bertempat tinggal di Jalan Purbaya 1 dan Jalan Purbaya 2, RT 006/06, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menolak keberadaan toko bangunan Sumber Bangun yang berlokasi di tengah pemukiman.

Menurut salah satu warga, Syarif Hidayat, keberatan warga dengan adanya toko bangunan tersebut karena mengganggu lingkungan sekitar.

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 Angka 3 Permendagri No 27 Tahun 2009 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta No 8 Tahun 2015 yang mengatur persyaratan administratif pengajuan ijin gangguan.

Syarif menyebut warga sudah melayangkan keberatan sejak Maret ke Kelurahan Pejaten Timur. Dalam surat bernomor 001/SPKW/006/III/2019, keberatan warga atas keberadaan toko bangunan tersebut disebabkan oleh faktor pencemaran lingkungan, kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan, dan mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi.

"Kalau ada yang nyetor pasir itu kan menyebabkan macet. Belum lagi jalan itu bisa ambles dong. Kita kan juga punya anak kecil, ada pasir kan nggak mungkin bersih," kata Syarif saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (31/1).

Setelah melapor ke kelurahan, toko bangunan itu sempat ditutup. Namun tidak lama beroperasi kembali. Akhirnya, lanjut Syarif, warga melapor ke pihak kecamatan. "Tapi seiring waktu mentok juga, tidak ada putusan juga. Tidak ada putusan yang signifikan. Akhirnya kami ke wali kota," paparnya.

Pihaknya lantas menyambangi Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Kamis (30/1) kemarin. Namun, Syarif mengaku pihak wali kota tidak memberikan solusi yang baik. Ia menyebut pihak wali kota menyarankan untuk dilakukan mediasi ke tingkat RT.

"Cuma kan kami udah males. Mediasi itu yang saya pahami itu bisa berkali-kali jika ada sesuatu yang debatable, multitafsir. Kalau ini kan sudah jelas, ada cantelannya, ada akibatnya apa, jalan pemda ini rusak. Jawabannya gampang dia. Kalau ini laporin aja ke sekda. Nanti itu jalan bisa diperbaiki. Kan nggak semudah itu, jalan itu kan dari pajak, dari warga. Ini kita menghemat jangan sampai mengambur-hamburkan," terang Syarif.

Pihak warga, kata Syarif, hanya menginginkan adanya sebuah keputusan yang jelas. "Yang mau saya dari warga itu ialah putusan permohonan kami ditolak atau dikabulkan? Sebetulnya simple banget. Kalau memang itu tidak dikabulkan buatkan surat dengan alasan a b c d, gitu aja," katanya.

Ia mempertanyakan mengapa proses keberatan warga terhadap keberadaan toko bangunan tersebut ditangani sampai begitu larut. Ia menduga ada pihak DPRD DKI Jakarta di belakang TB Sumber Bangun sehingga dapat beroperasi meski ditolak.

"Di belakangnya apa sih? Apakah benar atau tidak perlu klarifikasi, ini cuma dugaan, ada orang DPRD. Kalau saya cuma satu, yasudah kalau memang permohonan kami ditolak dengan adanya alasan, kami diem," pungkas Syarif.

Dihubungi terpisah, Wali Kota Jakarta Selatan, Murullah Matali mengaku belum dapat berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Namun menurutnya, sengketa antara warga dengan pemilik toko harus dilakukan secara hati-hati.

"Ini juga hati-hati sekali, dia zonasinya benar nggak, baru kita lihat perizinannya," kata Marullah.

Marullah menyebut sengketa antara warga dan pemilik usaha seharusnya dapat diselesaikan di tingkat Kelurahan. (OL-2)

BERITA TERKAIT