31 January 2020, 09:05 WIB

Dewan Pengawas Jamin Izin Penyelidikan Aman


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

DEWAN Pengawas KPK menjamin penggunaan aplikasi untuk perizinan penyelidikan kasus aman dari peretasan. Masalah itu sudah menjadi pertimbangan mereka.

"Nanti bagian IT (teknologi informasi/TI) yang sudah mempersiapkan (penangkalnya)," kata anggota Dewan Pengawas KPK, Harjono.

Menurut dia, aplikasi disiapkan untuk memudahkan penyelidik meminta izin. Dewan Pengawas sudah mempertimbangkan serangan siber sebelum mengajukan penggunaan aplikasi itu.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu mengatakan peretasan aplikasi dalam perizinan penyelidikan bisa dikenai ancaman pidana. Pelaku bisa diseret ke ranah hukum.

"Kalau orang dalam (yang bantu meretas) dan teridentifikasi pastilah ada hukumannya. Bisa pelanggaran kode etik atau pidana itu yang penting," ujar Harjono.

Harjono mengatakan hukuman yang diberikan akan menyesuaikan peran pelaku peretasan. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam. Dewan Pengawas KPK menjamin aplikasi ini minim masalah. Aplikasi ini juga tidak akan bisa diunduh secara bebas oleh masyarakat. "Ya, pastinya aplikasi itu akan dirancang secara khusus."

Dewan Pengawas KPK sempat menekankan bahwa mereka berpihak penuh pada pengentasan rasuah. Tidak ada sedikit pun upaya Dewan Pengawas untuk menghambat KPK. "Tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewan Pengawas itu memperlama-lama. Eggak ada itu," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Menurut dia, ada kesepakatan di antara anggota Dewan Pengawas KPK tentang pemberian izin. Prosedur itu tak boleh lebih dari 24 jam. Ketetapan serupa berlaku untuk izin penyadapan, penyitaan, dan penindakan lain.

"Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin dan bagaimana mengeluarkan izin, dan itu sama sekali tidak menghambat," jelas dia.

Untuk memuluskan perizinan, Tumpak tengah menginkubasi sebuah aplikasi. Dengan demikian, KPK bisa mengajukan izin dengan leluasa karena aplikasi berbasis digital sehingga bisa memudahkan antara kami dan penyidik. Walaupun dia di Papua sana, bisa berhubungan dengan kami.''

Fokus pencegahan

Ketua KPK Firli Bahuri ingin mengubah strategi kerja KPK dari penindakan menjadi pencegahan korupsi.

"Saya menempatkan pencegahan untuk menghilangkan, setidaknya meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi sebagai strategi utama KPK," kata Firli, kemarin.

Menurut Firli, langkah pencegahan korupsi saat ini tidak sebanding dengan penindakan. Ia sadar strategi itu sangat tidak menarik dan populis. Strategi ini juga jauh dari kegaduhan, ingar bingar, atau drama yang menarik dan asyik untuk diikuti hingga menjadi polemik di masyarakat.

"Sehingga mungkin tidak lagi menjadi sorotan dan kilauan lampu kamera serta guratan tinta di media massa," ujarnya.

Firli menuturkan strategi pencegahan ini bisa kurang efektif jika tidak didukung elemen bangsa lainnya. Selain membutuhkan komitmen kuat, dukungan banyak pihak tentu akan meningkatkan akselerasi pencegahan korupsi di Indonesia.

Firli menegaskan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap koruptor tetap dilakukan. Pencegahan dilakukan agar kejahatan korupsi tidak terjadi. Namun, bila praktik rasuah masih tetap dilakukan, KPK bakal menindak tegas. (Ant/medcom.id/P-1)

BERITA TERKAIT