31 January 2020, 08:50 WIB

KPK Boleh Panggil Paksa Eks Sekretaris MA Nurhadi


Zuq/P-2 | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja menjemput paksa tersangka perkara suap, Nurhadi, yang diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan. Hal itu diatur dalam hukum acara pidana.

"Sesuai hukum acara, tersangka atau saksi yang tidak mau datang, dipanggil paksa dengan cara dijemput," ujar pakar hukum pidana Abdul Ficar Hadjar saat dihubungi, kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan pihaknya dipastikan akan menindak mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) sebagaimana hukum yang berlaku.

Meski demikian, Ali tidak menyebut langkah spesifik yang bakal ditempuh KPK. "Langkah apa yang akan diambil tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari strategi penanganan perkara," tegasnya.

Yang jelas, menurutnya, KPK saat ini tengah menyelesaikan berkas tersangka Nurhadi. "Saat ini KPK terus menyelesaikan berkas perkara para tersangka," pungkasnya.

Beberapa hari lalu, KPK melayangkan panggilan kedua sebagai tersangka kepada tiga tersangka kasus suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), termasuk Nurhadi. Namun, saat hari pemeriksaan (27/1) tidak satu pun yang hadir di KPK.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono tidak memberi konfirmasi atas panggilan KPK. Hiendra Soenjoto memang tidak hadir. Namun, ia mengonfirmasi dan meminta penjadwalan ulang.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan praperadilan yang diajukan Nurhadi. Dengan begitu, statusnya sebagai tersangka dinyatakan sah secara hukum.

Nurhadi beberapa kali mangkir dari panggilan KPK terkait dugaan menerima gratifikasi Rp33,1 miliar dari Hiendra melalui Rezky untuk pengurusan perkara perdata PT MIT melawan Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) dan pengurusan perkara perdata sengketa saham PT MIT.

KPK juga menduga Nurhadi menerima gratifikasi sekitar Rp12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah untuk tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian periode Oktober 2014-Agustus 2016.

Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Zuq/P-2)

 

BERITA TERKAIT