31 January 2020, 06:10 WIB

Saatnya Kebijakan Ekonomi Ekspansif


Ronny P Sasmita Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/Econact | Opini

MENURUT survey Pricewater Cooper (PwC) terakhir, memasuki dekade baru 2020, para chief executive officer (CEO) menunjukkan rekor pesimistis terburuk atas perekonomian global. Sebanyak 53% memprediksikan pertumbuhan ekonomi global akan menurun pada 2020.

Angka tersebut merupakan tingkat pesimistis tertinggi sejak PwC mulai menggelar survei pada 2012. Untuk 2019, PwC melakukan wawancara dengan 1.581 CEO di 83 negara selama September hingga Oktober lalu. Hasilnya, tingkat pesismistis pada 2020 naik drastis dari 29% pada 2019 dan 5% di 2018.

Sebaliknya, jumlah CEO yang memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi menurun, dari 42% pada 2019 menjadi hanya 22% di 2020.

Logikanya tak berbeda dengan hasil prediksi lembaga internasional lainya. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Keduanya juga sepakat memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global akan kembali melambat. IMF mencatat pertumbuhan global pada 2020 akan menyentuh 3,4%, sedangkan World Bank menyodorkan angka yang lebih rendah lagi, yakni 2,7%.

Angka tersebut sejatinya telah mengalami beberapa kali koreksi, yang menandakan adanya peningkatan risiko pada perekonomian global di tahun ini. Bahkan, beberapa negara diprediksi terancam resesi, termasuk Amerika Serikat.

Pelataran domestik

Sementara itu, di pelataran domestik pun memperlihatkan gejala yang sejalan. Terdapat beberapa kondisi yang memberikan sinyal bahaya terhadap perekonomian nasional. Kinerja manufaktur Indonesia terus merosot, ditunjukkan oleh data Purchasing Manager Index (PMI) yang sudah terkontraksi sejak Juli sampai Desember 2019. Pada Desember 2019 mencapai 49,5. Dalam formula PMI, dikatakan kontraksi jika nilai PMI berada di bawah 50. Penyebabnya ialah keputusan para produsen yang menahan produksi karena terjadi penurunan serapan barang oleh konsumen.

Di sisi lain, kenaikan inflasi harga barang dan jasa yang diatur pemerintah, seperti naiknya iuran BPJS Kesehatan, pemangkasan subsidi solar, dan kenaikan cukai rokok sebesar 23%, berpotensi menebalkan biaya hidup dan menekan konsumsi masyarakat. Padahal, konsumsi berperan sekitar 56% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Artinya, jika terjadi guncangan pada daya beli masyarakat, setengah roda ekonomi kita akan terganjal.

Apalagi pada Maret 2019, meski data kemiskinan menurun 0,15% jika dibandingkan dengan September 2018, nyatanya terdapat peningkatan jumlah penduduk hampir miskin dan rentan miskin sebesar 3,9%, atau kini mencapai 66,7 juta jiwa (BPS, 2019).

Sejatinya, kelompok penduduk ini ialah kelompok yang cukup berisiko jika tidak dijaga daya belinya. Saat terjadi guncangan pada pendapatan, kelompok masyarakat ini akan jatuh ke dalam lubang kemiskinan. Jadi, saya kira kondisi seperti ini merupakan gambaran faktual atas ekonomi nasional yang sedang terombang-ambing di antara dua ombak besar, yakni tekanan global dan domestik.

Mau tak mau harus ada langkah dan kebijakan strategis yang disiapkan. Apalagi tahun ini merupakan tahun pertama dari periode kedua Presiden Jokowi. Jadi, bulan-bulan pertama pada 2020 akan menjadi bulan yang tepat bagi pemerintah untuk mengonsolidasikan berbagai strategi. Usaha ini dapat disusun melalui kebijakan kontrasiklus (cpuntercylical) di tengah situasi ekonomi yang serbatidak pasti.

Pertama, menjaga daya beli domestik. Untuk melakukan ini, mau tidak mau pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yakni meningkatkan belanja pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

Bantuan sosial dalam berbagai formula, kepada 40% masyarakat terbawah, tetap harus menjadi prioritas sembari tetap menjaga daya beli golongan menengah ke atas.

Kedua, menjaga kebijakan moneter agar tetap longgar. Langkah pemangkasan suku bunga acuan 100 bps selama 2019 ialah keputusan yang cukup tepat. Sekarang, pekerjaan rumah selanjutnya ialah bagaimana pemangkasan tersebut sesegera mungkin diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan.

Memang, saat ini industri perbankan sedang menghadapi pengetatan likuiditas. Namun, dalam kondisi demikian, pemerintah justru jangan ikut melakukan blunder dengan menerbitkan surat berharga yang lebih besar, yang dapat memicu perebutan likuiditas antara pemerintah dan swasta (crowding out effect).

Dilematisnya, di satu sisi, shortfall pajak membuat pemerintah tanpa ragu menerbitkan surat utang dengan yield yang justru berpeluang menyedot likuiditas. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan tersebut justru kontraproduktif untuk sektor moneter karena berisiko memperketat likuiditas. Karena itu, sangat perlu untuk mengatur irama dam jadwal penerbitan surat utang agar tak memperburuk keadaan.

Ketiga, dari sisi penawaran, pemerintah sebaiknya menjaga daya saing industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Termasuk industri yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artinya, pemerintah sangat diharapkan untuk memprioritaskan kesehatan industri padat karya sembari terus meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Penguatan industri padat karya melalui ragam insentif fiskal diharapkan akan menjaga serapan tenaga kerja yang dari sisi konsumsi artinya mempertahankan daya beli. Sementara itu, penyiapan SDM andal yang akan terjun ke dunia kerja akan menyambut pelebaran lapangan pekerjaan dari sektor industri dan UMKM.

Titik pijak

Pendeknya, jika pemerintah ingin tetap mempertahankan asa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah mau tak mau harus melakukan kebijakan kontrasiklus yang benar-benar mendorong konsumsi masyarakat di satu sisi dan memperbaiki iklim investasi di sisi lain. Sebab, dua hal tersebut berperan sangat besar, sekitar 88% terhadap PDB.

Untuk itu, meski gejolak global tak kunjung membaik, pada 2020 harus dijadikan sebagai titik pijak dari langkah progresif ekonomi Indonesia, yakni menggenjot pertumbuhan sembari memangkas ketimpangan. Itu karena 2020 merupakan pangkal periode kedua pemerintahan terpilih.

Apalagi saat ini terdapat potensi politik yang sangat besar untuk menelurkan kebijakan, yakni 70% anggota parlemen yang dikuasai oleh koalisi pemerintah. Jadi, persoalannya hanya pada political will, mau atau tidak mau. Itu saja.

BERITA TERKAIT