30 January 2020, 22:31 WIB

KPK Harus Panggil Paksa Nurhadi


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

PAKAR hukum pidana Abdul Ficar Hadjar mengungkapkan Komisi Pemberantasab Korupsi (KPK) bisa saja memanggil paksa tersangka Nurhadi yang diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan. Menurutnya, KPK boleh menjemput paksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu sesuai hukum acara pidana.

"Sesuai hukum acara, tersangka atau saksi yang tidak mau datang, dipanggil paksa, dengan cara dijemput," ujar Ficar saat dihubungi (30/1).

Terpisah, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengungkapkan pihaknya dipastikan akan melakukan tindakan terhadap tersangka Nurhadi sebagaimana hukum yang berlaku.

"KPK tentu akan melakukan tindakan sebagamana hukum acara yang berlaku setelah tersangka mangkir dari panggilan penyidik," terang Ali.

Meski demikian, Ali tidak menyebut langkah spesifik yang bakal ditempuh KPK.

"Langkah apa yang akan diambil tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari strategi penanganan perkara," tegasnya.

Yang jelas, menurutnya, KPK saat ini tengah menyelesaikan berkas tersangka Nurhadi.

"Saat ini KPK terus menyelesaikan berkas perkara para tersangka," pungkasnya.

Beberapa hari lalu, KPK melayangkan panggilan kedua sebagai tersangka pada tiga tersangka kasus suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), termasuk Nurhadi. Namun saat hari pemeriksaan (27/1) tidak satupun yang hadir di KPK. Nurhadi dan Rezky Herbiyono tidak memberi konfirmasi atas panggilan KPK. Sedangkan Hiendra Soenjoto memang tidak hadir, namun ia mengkonfirmasi dan meminta penjadwalan ulang.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan praperadilan yang diajukan Nurhadi, sehingga statusnya sebagai tersangka dinyatakan sah secara hukum.

Nurhadi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Ia diduga menerima total uang sekitar Rp 46miliar. Uang itu diterima Nurhadi dari Hiendra terkait perkara yang sedang berjalan di MA. Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky juga diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA. (OL-8)

BERITA TERKAIT