30 January 2020, 22:29 WIB

PGRI Minta Penuntasan Guru Honorer tak Ada Diskriminasi


Syarief Oebaidillah | Humaniora

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta penuntasan masalah guru honorer berdasarkan asas keadilan tanpa diskriminasi.

"PGRI meminta kepada DPR dan pemerintah bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam penuntasan masalah guru honorer.Jadi selain guru honorer K2 juga guru honorer non-K2 dituntaskan yang jumlahnya juga besar ratusan ribu orang," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rasyidi kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (30/1).

Unifah mengatakan itu terkait langkah Komisi X DPR yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menuntaskan permasalahan guru honorer, terutama penyelesaian guru honorer secara komprehensif yang melibatkan Kementerian Keuangan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Unifah menyatakan melalui daftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kemendikbud bagi honorer K2 dan NonK2 mempunyai hak sama untuk mengikuti test CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

"Nah, para honorer K2 dan non-K2 yang terdaftar di Dapodik yang berusia 35 tahun ke atas diberi kesempatan sama mengikuti tes CPNS atau PPPK .Sedangkan yang berusia 35.tahun dapat mengikuti jalur umum," tegasnya.

Baca juga : Guru Mesti Ubah Pola Pikir di Era Milenial

Dengan begitu, lanjut Unifah, nantinya revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara  (ASN) tidak hanya mencakup honorer K2 saja, tapi juga honorer non-K2.

Dia juga memahami rencana pemerintah untuk menghapus honorer, namun ia meminta dilakukan bertahap dan dilakukan secara bijaksana

"Kita haru bijaksana, memang suatu saat tidak boleh ada lagi honorer di sekolah yang akan dicukupi dari mereka yang telah mengabdi lama sebagai guru. Jika masih kurang dicukupi dan diberi pelatihan sebab tugas pemerintah untuk melatih, " pungkasnya

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia Sutopo Yuwono mengatakan pihaknya mendorong semua pihak terkait ntuk membahas dan menerbitkan sejumlah payung hukum terkait masalah guru honorer.

Payung hukum pertama ialah terkait Rekrutmen CPNS bagi Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan usia 35 tahun keatas.

Kemudian regulasi soal dibukanya kembali Rekrutmen PPPK Tahap III yang memberi kesempatan bagi Honorer Non Kategori 2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan usia 35 tahun keatas yang memiliki masa pengabdian dan terdata Didapodik Kemedikbud yang berjumlah antara 500 ribu-600 ribu orang.

Selama masa tunggu, kata Yuwono, harus diterbitkan Regulasi atau Payung Hukum yang memberi Perlindungan Profesi selama menjalankan Tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta peningkatan kesejahteraan dengan gaji setara Upah Minimum Regional (UMR). (OL-7)

BERITA TERKAIT