30 January 2020, 15:29 WIB

Pengosongan Rumah Dinas TNI Sumur Batu Dinilai Sesuai Prosedur


Tri Subarkah | Megapolitan

KEPALA Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel, Czi Zulhadrie, menyebut delapan rumah dinas TNI di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dikosongkan karena dihuni oleh orang yang tidak berhak.

"Sifatnya karena ini adalah rumah dinas, milik negara. Dipercayakan oleh negara pada TNI untuk menjaganya dan menggunakannya. Nah, makanya kita tertibkan delapan rumah bagi penghuni yang tidak berhak lagi. Putra-putrinya purnawirawan yang mungkin tidak ada di bawah struktur TNI lagi. Kita sudah berikan peringatan empat kali," terang Zulhadrie saat ditemui di Sumur Batu, Kamis (30/1).

Baca juga: Anak Purnawirawan Jenderal Dipaksa Tinggalkan Rumah Dinas

Menurut Zulhadrie, pihak yang berhak menempati rumah dinas tersebut adalah anggota TNI yang aktif. Namun, ada kebijakan yang memperbolehkan para purnawirawan yang masih hidup maupun warakawuri menempati rumah dinas.

"Nah, itu kebijakan dari pimpinan TNI sampai bisa rumah dinas ditempati warakawuri. Tapi, bagi putra-putri tidak diizinkan. Nah, kalau sesuai aturannya adalah TNI yang masih aktif. Judulnya aja rumah dinas," kata Zulhadrie.

Lebih lanjut, Zulhadrie mengatakan, pihaknya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2011 atas kepemilikan rumah tersebut.

"Sebenarnya konflik itu sudah diajukan dari tahun 2010 di Pengadilan Negeri Pusat. Kita sudah ada keputusan dari PN Pusat di tahun 2011 sesuai dengan nomer registernya 426/ PDPG/2010/PN Jakarta Pusat 11 Mei 2011. Kodam Jaya sebagai pihak yang berhak," tegas Zulhadrie.

Baca juga: Soal Monas, Walhi DKI Nilai Anies Acuh Penghijauan

Oleh sebab itu, Zulhadrie yakin yang dilakukan pihaknya merupakan hal yang tepat. Namun, ia tetap terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan beberapa penghuni rumah dinas hingga sekarang.

"Silakan mereka mengajukan. Ya, itu kan haknya warga negara. Mereka merasa mungkin ada berkaitan dengan hukum, tapi sekali lagi kita juga bertindak sesuai dengan hukum," tandas Zulhardie. (OL-6)

BERITA TERKAIT