30 January 2020, 09:10 WIB

Kejagung Sita Dokumen Transaksi Jiwasraya


Cindy Ang | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung menyita sejumlah alat bukti usai menggeledah tiga kantor perusahaan berkaitan dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Hal itu demi memastikan aliran dana yang masuk ke tiga perusahaan tersebut.

"Alat bukti berupa surat dan dokumen-dokumen. Kami ingin memastikan berapa sebetulnya transaksi saham di setiap sekuritas yang berkaitan dengan investasi saham Jiwasraya," ucap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Febrie mengatakan bukti itu akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga BPK dapat melakukan audit transaksi keuangan tiga perusahaan itu.

Baca juga: NasDem Harap Kasus Jiwasraya Diusut Tuntas

Lanjutnya, Kejagung akan terus melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang berhubungan dengan kasus perusahaan asuransi plat merah itu. Penggeledahan bertahap dan membutuhkan waktu.

"Ini yang sangat banyak transaksinya. Ini juga dibutuhkan oleh auditor BPK. Jadi terus pasti akan dilakukan penggeledahan di beberapa tempat," imbuh Febrie.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di tiga perusahaan sekuritas pada Senin (27/1) malam. Tiga perusahaan sekuritas itu adalah PT Lotus Andalan Sekuritas atau PT Lautan Dana Sekurindo, PT Mirae Sekuritas atau PT Daewoo Sekuritas, dan PT Cipta Dana Sekuritas.

Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Mereka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.

Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-1)

BERITA TERKAIT