30 January 2020, 10:15 WIB

Pemerintah Putuskan Hubungan dengan WWF Indonesia


Andhika Prasetyo | Humaniora

PEMERINTAH memutuskan mengakhiri kerja sama dengan World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia.

Lembaga konservasi independen itu dinilai tidak cukup cakap dalam melaksanakan tugas sehingga target yang ditetapkan bersama pemerintah tidak terwujud.

Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menyebut WWF Indonesia gagal mengantisipasi dan menangani kebakaran di beberapa titik lahan yang menjadi tanggung jawab organisasi tersebut dan PT ABT selaku pemilik konsesi.

Lahan yang dimaksud merupakan area konsesi restorasi ekosistem yang berperan sebagai zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi.

Baca juga: KHLK Berhasil Tekan Konflik Hutan Tanaman Industri di Riau

Luas lahan itu mencapai 400 ribu hektare dan menjadi habitat harimau dan gajah Sumatra yang terancam punah.

"Karhutla di lahan konsesi PT ABT dan WWF Indonesia menjadi perhatian karena merupakan pengulangan kejadian yang sama pada 2015,” kata Wiratno melalui keterangan resmi, Kamis (30/1).

Selain itu, pemerintah juga menemukan ada pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta di lapangan.

"Serangkaian kampanye media sosial dan publikasi laporan tidak sesuai fakta yang disampaikan manajemen Yayasan WWF Indonesia," tuturnya.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara khusus terhadap aspek pembiayaan yang selama ini dikucurkan.

"Kami berencana melakukan audit secara menyeluruh dan atau bertahap oleh BPKP dan/atau BPK RI berkenaan dengan subjek konservasi, wildlife, landscape, perubahan iklim, karbon, restorasi ekosistem, dan pengelolaan sampah," tandas Wiratno. (OL-1)

BERITA TERKAIT