30 January 2020, 06:40 WIB

Menjadi Lokomotif Perubahan


Faustinus Nua | Ekonomi

SAYA awali kuliah umum ini dengan memaparkaan visi Presiden Joko Widodo. Tentu sebagai pembantu Presiden, saya harus mendasari kerja saya sesuai visi Presiden.

Kalau kita lihat ada 5 visi Presiden, yaitu pertama adalah pembangun infrastruktur yang saya rasa bukan hal yang baru karena kita semua sudah tahu.

Yang kedua adalah yang terbaru, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Karena mau tidak mau ini harus dilakukan karena ini menjadi step berikutnya setelah infrastruktur dibangun. Sumber daya manusia menjadi bagian terpenting, apalagi dari 271 juta penduduk Indonesia, usianya di bawah 35 tahun.

Hal yang memberatkan ketika kita bicara sumber daya manusia Indonesia adalah mayoritas hanya lulus SMP. Hal ini mau tidak mau kita bersinergi bersama (mengatasi tantangan itu).

Yang ketiga adalah mendorong investasi. Karena tidak mungkin kita bangun lapangan kerja tanpa investasi baru.  Itulah kenapa Presiden sekarang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus berkelanjutan. Dan ini momentum yang luar biasa ketika kita berbicara China, India slowing down, tapi kita masih punya potensi untuk konsisten (bertahan) ataupun meningkat.

Tentu yang lainnya (keempat) adalah kita bicara reformasi birokrasi. Kita tidak mau, khususnya di Kementerian BUMN sendiri yang seharusnya melayani  dari BUMN-nya, tapi malah memperpanjang birokrasi bahkan menyulitkan.

Nah hal-hal ini beliau (Presiden) menyampaikan reformasi birokrasi bisa menyervis masyarakat.

Yang terakhir (prioritas kelima), penggunaan APBN yang benar-benar diperlukan. Hal ini tentu juga berkelajutan dengan 7 agenda pembangunan RDP tahun 2020-2024.

Dari visi Presiden dan rencana kerjanya, kami coba simpulkan 5 langkah strategis Kementerian BUMN untuk 2020-2024.

Satu, suka tidak suka BUMN harus mem-balance yang namanya bisnis dan public service. Itu realitas, itulah BUMN sendiri.

Yang kedua, bagaimana dengan era disrupsi atau era perubahan yang terjadi itu biasa. Kalau kita lahir 200 tahun lalu juga ada namanya perubahan. Kebetulan kita ini di posisi perubahan industri itu. Karenanya selalu yang saya bilang bahwa transformasi dari perusahaan BUMN ini harus siap, tidak bisa business as usual karena (kita beraada) di era disrupsi yang  sedang terjadi.

Pertanyaan apakah bank masih eksis 20 tahun mendatang? Telekomunikasi yang tadinya voice data, apakah data masih ada atau berubah lagi?

Tentu di BUMN juga ada hal yag sama. Karena itu, inovasi dari bisnis model ini yang diperbaiki di masing-masing BUMN. BUMN harus kembali ke core business-nya. Harus menjadi expert-nya. Jangan seperti perusahaan yang baru awal berdiri, 'palu gada' (apa lu mau gua ada). Justru harus balik ke core business-nya karena kekuatan keuangannya, karena dukungan pemerintah, harus juga trade expetise-nya dan tentu harus membangun yang namanya ekosistem yang sehat, sinergi yang sehat dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan dalam membangun ekosistem itu. Baik swasta, baik pemerintah daerah ataupun desa, ataupun strategi partner.

Yang ketiga tentu teknologi. Suka tidak suka kita sekarang harus sudah bermain teknologi. Banyak sekali sekarang penemuan-penemuan yang harus diimplementasikan dan jangan sampai BUMN yang sudah punya kekuatan itu justru terlena.

 

Impak lebih besar

Sekarang di mining ada namanya electric batery yang terjadi perubahan luar biasa di industri mobil. Kita salah satu produsen nikel. Apakah kita tidak mau menjadi salah satu produsen eletric batery itu? Toh di BUMN banyak, ada di industri strategisnya ini yang harus bisa dipelajari terus inovasinya, ada di mining.

Kalau servis, market-nya kita ada PLN untuk listriknya, kita ada pom bensin yang bisa diubah. Jadi nggak usah buat mobilnya. Sama dengan di industri batu bara, ada namanya gasification yang mengubah batu bara itu menjadi kebutuhan lain.

Yang keempat, tentu kembali karena background saya bussinesman maka semua yang di-spend harus ada baliknya (hasilnya), apakah uang atau service kepada masyarakat.

Tidak bisa seperti dulu asal penyertaan modal negara (PMN) saja yang banyak sekali, dan akhirnya proyek mangkrak.

Poin nomor 5, yang perlu disampaikan adalah gaji di BUMN tidak kalah dengan swasta. Teman-teman di Kementerian BUMN tidak kalah dengan kementerian lain.

Jadi, penting sekali kita meng-upgrade softskill kita. Bukan menyalahkan kondisi yang ada. Tapi kita harus upgrade softskill kita. Ini yang namanya kita harus terus benchmarking. Misalnya Pertamina dengan Total, Chevron, dan sebagainya. Apa kita happy dengan business as usual di Pertamina.

Hal-hal ini yang akan kita terapkan ke depan.

Saat rapat terbatas di Surabaya bersama Presiden, kita melihat bahwa  industri pertahanan bisa jalan kalau ada konsisten order selama 15 tahun. Baru kita bisa inovasi terutama di industri pertahanan yang sangat mahal tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Market-nya pun sangat spesial bukan seperti Telko atau bank yang lebar.

Kalau kita melihat posisi BUMN seperti saat ini, tentu ada kerja dari menteri-menteri sebelumnya. Tapi yang ingin saya pastikan dari fondasi ini, kita punya impak yang lebih besar lagi.

Kita akan memapping BUMN-BUMN kita. Satu yang namanya surplus creator. Artinya BUMN yang tidak mengenal subsidi ataupun penugasan negara dan bersaing dengan swastanya, kondisinya dalam keadaan yang baik. Itu akan  kita perlakukan berbeda

Contohnya adalah di bank. Bank Mandiri tentu akan berbeda dengan BRI karena (Mandiri) benar-benar korporasi.

Dengan sekarang masuknya bank-bank asing mengakuisasi bank swasta,  bagaimana dengan bank BUMN kita, apakah kita mengalah? Kan nggak bisa.

Setiap tahun BUMN berkontribusi Rp467 triliun baik dari dividen maupun dari pajak dan lain-lain bagi negara. Kalau Rp467 triliun ini hilang, hanya income dari pajak kuat, nggak kita membangun program-program yang extraordinary.

Itu yang tadi saya bilang, saya tidak mau jadi bagian hanya wacana. Tapi implentasi supaya menteri-menteri ke depan melanjutkan. Saya ingin memastikan Rp467 triliun itu 15 tahun lagi bisa lebih besar, bukan malah shrinking atau malah mati.

Yang kedua, di sini namanya strategic value, asetnya besar tapi public service. Seperti BRI, karena sangat powerfull dengan footprint-nya di daerah, dia melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyatt (KUR) dan lain-lain bisa. Tapi Bank Mandiri kurang bisa karena strukturnya dari dulu kelahirannya seperti itu.

Atau seperti BUMN seperti PLN yang masuk kategori ini, asetnya besar, fungsinya jelas, distribusinya juga.

PLN itu, karena realitas kita harus membangun 35 ribu untuk memastikan suapaya tahun 2045 ekonomi kita terus tumbuh. Beda dengan China. Di China kalau PLN dipanggil, saya mau semua terang di mana saja ini uangnya. Apakah perusahaan BUMN seperti itu? Yang ada penugasan, cari uang sendiri. Jadi, ini realitas sehingga BUMN harus berpartner. Yang kita harus pastikan distribusi listriknya jangan mati. Yang bangun power plant ini silakan, asal harganya benar gak dimainin.

Lalu kita ada yang namanya wellfare cretor seperti Bulog, Pupuk Indonesia. Memang (mereka) itu heavy dalam subsidi. KPI direksinya perlu diperjelas supaya fair play karena kita mau profesional dan transparan untuk yang di luar dan di dalam.

Dan tentu ada BUMN yang tadi posisinya tidak jelas. Karena itu, salah satunya saya meminta dukungan Pak Presiden dan Menteri Keuangan karena kita sebagai pengelola aset bukan pemilik untuk bisa memerger dan melikuidasi. Karena jangan kaget nanti ada yang namanya klaster-klaster di BUMN yang besar. Sebab dari Rp172 triliun, 73% datangnya dari 15 perusahaan.

Karena itu, kita ingin coba mengecilkan klaster kita karena tidak mungkin seorang CEO bisa mengelola 142 perusahaan. Contoh Pertamina. Saya baru meeting dengan dirut dan komutnya. Jumlah anak perusahaannya terus berubah. Laporannya 167 diperiksa lagi 200. Siapa direksi yang bisa mengelola 200 perusahaan? Orang terpintar di Indonesia pun tidak bisa mengelola ratusan perusahaan.

Karena itu, kita buat klaster dengan merger dan likuidasi. Kalau bisa maksimal klaster yang ada ya 15. Tapi benar-benar klaster ini kita harapkan tadi agar efisiensi ini terjadi. Jangan sampai ada lagi 1 direksi jadi 10 komisaris sebab kita yang di swasta sendiri tidak seperti itu. Kita dirikan PT dengan 1 direksi dan 1 komisaris, tapi sistem reporting-nya jelas. Buat apa sekarang di anak perushaan komisarisnya 8 direksinya 5, padahal di holding ada. Nah ini yang tadi efisiensi daripada operasional.

Tentu juga ada yang namanya market domination terjadi. Salah satunya yang akan saya soroti ke depan mengenai logistik karena biaya logistiknya besar. Setiap berhenti di satu port bayar terus. Apalagi di dalamnya service-nya monopoli. Ada kepentingan yang lebih besar di logistik itu. Hal ini yang harus kita lakukan klaster-klaster.

Contoh November kemarin saya mendadak sidak di Benoa, Bali. Saya ingin revitalisasi Pelabuhan Benoa.

Untuk menjadi tujuan pariwisata, Bali-nya mesti diperhatikan. Salah satunya bagimana kita harus bersinergi dengan negara. Seperti tetanggga  kita Singapura. Suka gak suka, kapal crush-nya sudah jalan, tapi kita belum siap.

Masak kita hanya dilewati saja karena kita belum siap. Kita cuma dilewati dari Singapura ke Australia, dari Australia ke sana, terus di pulau-pulai kita cuma buang sampah. Tidak ada economic value buat tempat yang disinggahi. Tapi jangan salah kan mereka karena kan kita yang gak siap. Maka dari itu, kita harus berbenah. Benoa akan kita tata.

Sekarang ini yang kita bangun, yang unik itu, karena mukanya dan isinya kapal pesiar dan menjadi fokus kapal pesiar. Dan di situ ada UMKM dan fasilitas publik, dan retail yang kalau bisa ini local player, jangan merek asing terus.

Kita juga akan bangun hutan kota. Karena kita jangan sibuk bangun-bangun, tapi fungsi dari lingkungan kita tinggal malah dilupakan.

Kemudian ada zona perikanan, di sebelahnya ada yang namanya Bali fish market. Baru di belakang seperti terminal peti kemas, terminal curah, hutan kota.

Dan ini kita akan lakukan rakor bersama dengan kementerian lain karena suksenya Kementerian BUMN karena kita didukung oleh kementerian lain. Di sini kita akan rapat dengan gubernur, kementerian terkait, Kementerian PUPR, menko, pariwisata. Semua pemerintah kolaborasi. Nanti perusahan-perusahan daerah, Kadin daerah kita libatkan dan penduduk sekitar kita libatkan.

Ini contoh juga pembangunan harus memikirkan lingkungan yang kita bangun nanti di sana. Karena itu, tadi saya bilang, kita harus bangun ekosistem yang sehat. BUMN dan yang namanya swasta, BUMD, BUM-Des harus menjadi bagian penting.(Van/E-1)

BERITA TERKAIT