29 January 2020, 22:53 WIB

Pakar Hukum Sebut Pemerintah Melihat Hukum Baru Sebatas Regulasi


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pemerintahan Jokowi Widodo dalam melihat hukum baru sebatas regulasi. Terutama regulasi yang bisa memuluskan visi misinya di periode kedua ini yang terkait masalah investasi, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi hasil jajak pendapat tokoh publik yang dilakukan News Research Center Media Group News mengenai 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Dari hasil jajak pendapat tersebut, optimisme publik masih rendah di bidang hukum (63,7%) dan HAM (62%).

"Hasil survei tadi memang mencerminkan kelemahan-kelemahan atau capain-capaian yang jauh dari capaian 100 hari kerjanya pemerintahan Jokowi. Hukum memang tidak dilihat sebagai hal yang penting, apalagi HAM," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (29/1).

Padahal, lanjut Bivitri, jika berbicara mengenai negara hukum, itu kemudian mencakup hal yang lebih luas daripada sekedar regulasi. Pertama, pemerintahan yang berdasarkan hukum, yakni apakah pemerintahan bisa diawasi dengan baik terkait good governance. Kedua, peraturan yang jelas, pasti dan partisipatif. Ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Keempat, akses terhadap keadilan, dalam konteks pemulihan hak warga negara. Kelima, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. "Dari pihak Pak Jokowi sangat dipinggirkan karena hukum hanya dilihat sebagai regulasi, terutama untuk investasi," cetusnya.

Maka itu, menurut Bivitri, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dasar bagi pemerintahan Jokowi ke depannya. "Good governance, pemberantasan korupsi dan HAM. Bicara investasi boleh lah, tapi investasinya harus dibangun di atas HAM, KPK diperbaiki lagi, fondasi negara hukumnya harus kuat," tandasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT