30 January 2020, 05:00 WIB

Masih Tergantung Pupuk Subsidi


Widjajadi | Nusantara

ADA kegelisahan di benak para petani di Jawa Tengah tahun ini. Di awal musim tanam, mereka sudah meragukan hasil panen gegara pengurangan jatah pupuk bersubsidi.

"Sungguh menyulitkan. Petani menjadi sulit memenuhi kebutuhan pemupukan secara ideal sehingga akan sangat memengaruhi hasil panen," ungkap Harjono, petani di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, kemarin.

Di tahun-tahun sebelumnya, pengurangan jatah pupuk subsidi terbukti mengurangi hasil panen. Kebijakan serupa tahun ini diduga akan menimbulkan dampak serupa.

Kondisi itulah yang membuat Kelompok Tani Nelayan Andalan terus berjuang mendesak Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati untuk meminta tambahan ke pemerintah pusat.

"Kami juga akan menghadap DPRD untuk tujuan serupa. Kami harap suara bupati dan DPRD bisa semakin menguat untuk memperjuangkan jatah pupuk subsidi yang lebih ideal untuk petani," tutur Ketua KTNA Sragen, Suratno.

Tahun ini, luas tanam di Sragen mencapai 120 ribu hektare. Dari jatah, petani akan masih kekurangan 10 ribu ton lebih urea, 9,6 ribu ton SP36, 2,7 ton ZA dan 9,6 ribu ton NPK. "Untuk jenis phonska juga kurang. Ini lebih rumit lagi karena petani padi harus berbagi dengan petani tebu," tambah Suratno.

Di Banyumas, tahun lalu, petani mendapat gelontoran 15 ribu ton pupuk urea bersubsidi. Tahun ini, jumlah itu dikurangi hingga menjadi 11,4 ribu ton.

"Akan sangat terasa karena luas lahan tanam masih sama seperti tahun lalu, sekitar 32 ribu hektare. Petani sulit mengurangi konsumsi pupuk karena kebutuhan pupuk setiap hektare tetap sama, mencapai 100-200 kilogram," ungkap Kepala Dinas Pertanian Widarso.

Dalam perjalanan, jika petani benar-benar kekurangan pupuk subsidi, Widarso berjanji memperjuangkan tambahan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Minta ke provinsi

Kebijakan serupa juga akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Klaten. Seperti diungkapkan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wahyu Wardana, jika petani kekurangan pupuk subsidi, Dinas Pertanian Klaten akan mengajukan tambahan alokasi ke pemprov.

"Tahun ini, penurunan alokasi pupuk bersubsidi juga dialami petani di Klaten. Namun, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena kami jamin tidak akan sampai mengganggu kebutuhan petani," paparnya.

Sama seperti daerah lain, alokasi pupuk bersubsidi untuk daerah ini juga dikurangi, kecuali untuk jenis NPK Phonska yang justru ditambah.

"Kami optimistis alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Klaten cukup untuk memenuhi kebutuhan petani."

Kondisi lebih parah terjadi di Bangka Belitung. Dinas pertanian ketar-ketir karena dari kebutuhan pupuk subsidi sebesar 231 ribu ton, pemerintah hanya menyetujui pasokan 101 ribu ton.

"Hanya 43,86% dari kebutuhan. Tahun lalu lebih parah lagi karena alokasi yang kami terima hanya 30% dari kebutuhan," kata Kepala Dinas Pertanian Juaidi.

Untuk menyiasati kekurangan itu, Dinas Pertanian akan lebih selektif dalam menyalurkan pupuk bersubsidi sehingga benar-benar tetap sasaran.

Proses pendataan tengah dilakukan, termasuk penggunaan kartu tani. Jumlah petani di provinsi ini mencapai 103 ribu orang, dengan luas tanaman padi 23 ribu hektare dan jagung 3.000 hektare. (LD/JS/RF/AD/N-2)

BERITA TERKAIT