29 January 2020, 19:41 WIB

Menkop UKM Ungkap Omnibus Law Untungkan Koperasi dan UMKM


Despian Nurhidayat | Ekonomi

Pemerintah sedang menyusun Omnibus Law, yaitu suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana, yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun berbagai isu miring terus mengemuka seiring dibahasnya Omnibus Law di DPR. Sejumlah kalangan mengatakan Omnibus Law merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan pengusaha, kelompok-kelompok dunia usaha tertentu atau bahkan untuk para investor.

“Kemudahan berusaha ini kami bahas dalam Omnibus Law. Jadi tidak benar Omnibus Law akan merugikan UMKM,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Apindo UMKM Expo II 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, Teten menegaskan bahwa Omnibus Law akan lebih memudahkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) untuk berkembang. Alasannya, Omnibus Law bisa menghapus hambatan bagi koperasi untuk berusaha di sektor-sektor tertentu.

Ada tiga hal krusial dalam Omnibus Law yang dinilai menguntungkan UMKM. Permasalahan investasi, UMKM dikeluarkan dari kebijakan pengupahan, dan tidak ada pembatasan usaha koperasi.

“Investasi sekarang dimungkinkan investasi besar masuk ke UMKM tentu supaya UMKM tidak ditelan oleh investor besar maka harus modelnya kemitraan. Apa yang akan terjadi nanti usaha-usaha besar misalnya garmen, produk makanan, bahkan teknologi akan membagi sebagian sistem produksinya ke UMKM. UMKM akan menjadi mitra karena lebih murah diproduksi di UMKM," lanjutnya.

"Terakhir, sekarang ini koperasi gak boleh masuk ke rumah sakit, mendirikan universitas dan lain sebagainya, tapi dengan Omnibus Law ini tidak ada lagi pembatasan. Wilayah usaha koperasi bisa di semua lini, dan terbuka seluas luasnya,” pungkas Teten.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menambahkan bahwa Omnibus Law membuka peran UMKM untuk menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan UMKM yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Harapan kita UU Cipta Lapangan Kerja di Omnibus Law ini dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan yaitu sesuai namanya bahwa Undang-Undang ini memang disusun untuk menciptakan lapangan kerja yang perlu kita bangun bersama. Jadi kalau ada yang bilang (omnibus law) untuk investor, saya bilang investor gak usaha diurus biar mereka cari sendiri peluang mana yang lebih cocok,” tutup Hariyadi. (E-3)

BERITA TERKAIT