29 January 2020, 19:08 WIB

Istana Apresiasi Jajak Pendapat Media Group


Andhika prasetyo | Politik dan Hukum

KINERJA pemerintah menjadi sorotan, seiring rampungnya masa seratus hari kerja. Beberapa kementerian dianggap sudah melaksanakan program yang berdampak positif terhadap masyarakat. Ada pula kementerian yang dinilai belum cakap menjalankan tugas.

Berdasarkan jajak pendapat News Research Center (NRC) Media Group yang diikuti 159 tokoh publik di 34 provinsi, terdapat lima kementerian yang mendapatkan nilai tinggi, yakni di atas 7. Mereka adalah Kementerian Luar Negeri dengan nilai 7,5, Kementerian Keuangan dengan nilai 7,35, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 7,35, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai 7,17, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 7.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkapkan sejatinya pemerintah tidak mendesain program kerja seratus hari. Hanya saja, tetap ada prioritas kebijakan yang pergerakannya sudah bisa diukur, seperti di sektor infrastruktur.

Fadjroel menyebut Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan Kementerian PUPR. Instansi yang berada di bawah komando Menteri BUMN, Basuki Hadimuljono, tercatat sudah menandatangani 1.300 kontrak kerja sama untuk proyek nasional di 2020. Artinya, proses lelang sudah selesai dilaksanakan dan pembangunan fisik bisa segera dilakukan.

"Presiden menyampaikan apresiasi. Dalam beberapa rapat terbatas (ratas), beliau selalu menekankan hendaknya semua kegiatan, terutama terkait tender itu bisa selesai pada bulan awal. Sehingga, proses pembangunan dapat dilaksanakan segera," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/1).

Baca juga: Media Group Jaring Suara Tokoh Publik

Selain Kementerian PUPR, ada pula Kementerian Luar Negeri yang dianggap cekatan dan tegas dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

"Kami harus tekankan juga terkait Natuna. Ini yang sudah kami selesaikan. Tentang kedaulatan dan hak berdaulat di Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di dalam zona kedaulatan, kita bisa lakukan tindakan yang sangat keras dengan kapal perang. Tapi di dalam ZEE, kita tentu perlu melakukan tindakan hukum yang dikerjakan secara terukur," tuturnya.

Di dalam setiap penilaian, pasti ada pihak yang mendapatkan angka terendah. Masih berdasarkan jajak pendapat NRC Media Group, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, berikut Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi tiga instansi dengan nilai terburuk, yakni masing-masing 6,28, 6,23 dan 6,07.

Fadjroel pun menanggapi kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengakui masih ada persoalan yang belum terselesaikan mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, dia memastikan  proses penyelesaian tengah disiapkan di bawah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Sangat mungkin nanti ada rekomendasi pengadilan HAM. Itu tercermin dari rekomendasi KKR dari beberapa negara di Amerika Latin dan Timor Leste. Apabila rekomendasinya menuju pengadilan HAM, akan kita selesaikan," pungkasnya.

Namun, jika melihat hasil sampling dari NRC Media Group, Fadjroel menilai kinerja Kementerian Hukum dan HAM tidak begitu buruk karena memperoleh nilai 6,28.

"Saya mengutip hasil sampling dari Media indonesia, Kementerian Hukum dan HAM dapat yang cukup baik sebenarnya," tandasnya.(OL-11)

BERITA TERKAIT