29 January 2020, 15:26 WIB

Hipmi Minta DPR tidak Hambat Draft RUU Omnibus Law


Dwi Tupani | Ekonomi

HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta tak ada pihak-pihak yang menghalangi lahirnya undang-undang penyederhanaan hukum atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Akhir bulan ini draft UU tersebut masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hipmi mengingatkan, RUU ini nantinya, tak semata-mata mempermudah dunia usaha. Lebih dari itu, targetnya ialah penciptaan lapangan kerja bagi ratusan juga pencari kerja generasi muda ke depan.

“Coba kita bayangkan, pada 2025, sebagai dampak dari bonus demografi, akan ada 148,5 Juta pencari kerja,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/1).

Maming mengatakan, dengan angkatan kerja sebanyak itu, sektor swastalah yang berperan penting dalam menyerap ledakan tenaga kerja itu. 

“Tidak mungkin semua mau dijadikan ASN, Polisi, atau TNI. Tentu sektor swasta yang akan banyak menyerap,” ujar Maming. 

Sebab itu, ujar Maming, negara membutuhkan investasi swasta yang sangat besar untuk menciptakan lapangan kerja.

Baca juga: Pemerintah Akan Dahulukan Omnibus Law Perpajakan

Maming mengatakan, bila sektor swasta tak dilapangkan kiprahnya dalam mengembangkan usaha, ancaman pengangguran besar-besaran angkatan kerja terdidik pada 2025. 

Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik disebabkan kemudahan masyarakat mengakses pendidikan seperti sekolah gratis. Penikmat sekolah gratis ini sudah mulai berlulusan pada 2020 ini. 

Dikatakannya, angkatan kerja Indonesia pada 2005 baru sekitar 106,8 juta. Namun kemudian meningkat pesat menjadi 148,5 juta pada 2025. 

“Sebagai dampak dari bonus demografi. Ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian. Tapi bisa juga menjadi bencana atau window disaster bila angkatan kerja terdidik ini tidak punya pekerjaan,” ujar Maming.

Untuk itu, semua pihak wajib mendukung suksesnya UU Omnibus Law tersebut. Maming mengatakan, saat ini banyak sekali UU dan aturan yang menghambat lajunya investasi swasta didalam negeri. Bahkan, Indonesia sudah jauh ketinggalan dibandingkan berbagai negara Indochina lainnya dalam hal kemudahan berbisnis. (A-2)

BERITA TERKAIT