29 January 2020, 15:00 WIB

Pemerintah Telah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah diberikan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menkominfo pun berharap, proses politik di DPR akan berlangsung lancar agar UU PDP dapat segera disahkan.

“Tentu kami harapkan proses dan mekanisme internal di DPR bisa dilakukan dengan cepat sehingga pembahasan dan proses politik RUU PDP bisa dilakukan setidaknya secara stimultan dengan RUU penting lainnya yaitu Omnibus Law, Cipta Lapangan Pekerjaan, dan Pajak yang sebentar lagi akan masuk ke DPR,” kata Johnny saat ditemui dalam acara Workshop Penulisan Opini Melawan Hoaks di kantor Media Indonesia, Jakarta, Rabu (29/1).

Baca juga: Dugaan Penganiayaan terhadap Luthfi, Polisi akan Gelar Perkara

Menkominfo mengungkapkan, saat ini ada 126 negara di dunia yang telah memiliki General Data Prorection Regulation (GDPR). Sedangkan, di ASEAN sudah ada 4 negara yang memiliki GDPR, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nantinya, jika UU PDP disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara ke-127 di dunia dan negara ke-5 di ASEAN yang memiliki GDPR.

“Pada saat di mana dunia digital transmisi dan pergerakan flow data begitu cepat, maka perlindungan terhadap data-data pribadi rakyat Indonesia baik data-data yang umum maupun spesifik, itu harus ada payung hukum yang kuat,” tuturnya.

Rancangan UU PDP ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang pelindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jangkauan pengaturan rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi baik yang badan hukum maupun tidak badan hukum).

Menkominfo menjelaskan, secara umum UU PDP nantinya akan mengatur tentang kedaulatan data untuk kepentingan keamanan negara, pemilik data pribadi, maupun data spesifik lainnya, dan data user/pengguna yang membutuhkan data terkini dan akurat. Selain itu, UU ini juga akan mengatur lalu lintas data khususnya antar negara atau cross border data flow.

“Kita di tingkat multilateral perlu rumuskan protokol flow of data cross border seperti apa, di tingkat bilateral antarnegara kita juga perlu berbicara setelah Undang-Undangnya jadi tentunya bagaimana flow of data bilateral tetapi yang receive lokal. Nah, ini yang akan menjadi perhatian kita karena data saat ini adalah sumber daya yang luar biasa besarnya untuk kepentingan ekonomi negara,” tuturnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT