29 January 2020, 11:23 WIB

Trump Ungkap Rencana Perdamaian Timur Tengah yang Kontroversial


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Selasa (28/1), mengungkapkan aspek politik yang telah lama ditunggu-tunggu dari rencana perdamaian Timur Tengah-nya yang kontroversial.

Ia menyerukan solusi dua negara sembari mengakui Jerusalem sebagai ‘ibu kota Israel yang tidak terbagi’.

Trump menguraikan rencana 80 halaman di Gedung Putih bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pemimpin AS itu mengatakan ia mengusulkan solusi dua negara yang ‘realistis’.

Trump mengatakan rencana baru itu mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi, sementara mengklaim ibu kota Palestina akan mencakup wilayah Jerusalem Timur.

Baca juga: Netanyahu Resmi Didakwa Lakukan Korupsi

Pemerintahan Trump telah menunda beberapa kali penerbitan ‘Kesepakatan Abad Ini’ untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Proposal itu telah dikritik berulang kali oleh Palestina yang hanya memiliki sedikit keterlibatan di dalamnya.

Otoritas Palestina, Selasa (28/1), mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah AS yang baru bertujuan untuk mendirikan entitas Palestina yang terisolasi di Jalur Gaza.

Juga pada Selasa (28/1), ribuan warga Palestina berdemonstrasi di Gaza menentang rencana tersebut.

Dalam rencana itu, Trump berjanji menggandakan wilayah yang dikuasai Palestina dan mengusulkan pembekuan empat tahun pembangunan Israel di wilayah yang diharapkan menjadi bagian dari negara Palestina.

Peran Washington sebagai mediator konflik Israel-Palestina telah dipertanyakan menyusul kebijakan pro-Israel pemerintahan Trump dalam tiga tahun terakhir termasuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS di sana, serta memotong ratusan juta dolar AS dalam bantuan kemanusiaan untuk orang-orang Palestina.

Para ahli menunjukkan pengumuman rencana itu datang pada saat Trump membutuhkan dukungan di tengah proses pemakzulan dan Netanyahu berjuang menhadapi tuduhan korupsi. (Xinhua/OL-1)

BERITA TERKAIT