29 January 2020, 03:00 WIB

Program BPNT Diklaim Bisa Turunkan Angka Kemiskinan


(Ifa/H-1) | Humaniora

PENURUNAN angka kemiskinan sebesar 0,19% pada 2019 disebabkan antara lain oleh kebijakan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara, garis kemiskinan terbesar dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan.

"Ini menggembirakan. Di awal pemerintahan ini angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,19% menjadi 9,22% pada September terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44% terhadap September 2018," kata Mensos. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 menunjukkan komoditas beras menduduki peringkat pertama sebagai komoditas paling berpengaruh terhadap kemiskinan, yaitu 20,95% di perkotaan dan 26,79% di perdesaan. Kementerian Sosial akhirnya menaikkan indeks bantuan BPNT dari semula Rp110 ribu/KPM/bulan menjadi Rp150 ribu/KPM/bulan.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung mengatakan Program Bantuan Pangan oleh Pemerintah mengalami perjalanan yang cukup panjang. "Hingga 2020 merupakan tahap evolusi VI, dimulai sejak 1997 dalam bentuk operasi pasar khusus (OPK)," jelas Andi.

Program OPK, dijelaskan Andi, berubah menjadi subsidi beras miskin (raskin) pada 2002. Bantuan raskin ini berupa 15 kg/KPM/bulan dengan biaya tebus Rp1.600/kg. Seiring berjalannya waktu, raskin berubah menjadi program subsidi beras sejahtera (rastra) pada 2016 dengan fokus sasaran pada masyarakat berpendapatan rendah.

Pada 2017, subsidi rastra bertransformasi menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan pangan ini tidak lagi didistribusi dalam bentuk beras, tetapi nontunai, yakni melalui sistem perbankan kartu elektronik (KKS) yang diberikan langsung kepada KPM untuk dapat memperoleh beras dan/atau telur pada outlet khusus yang ditunjuk yaitu E-warong.

Pada 2018, subsidi rastra berubah menjadi bansos rastra dengan target 5,6 juta KPM dan BPNT 10 juta KPM. Pada 2020, Andi menyebut program BPNT diperluas manfaatnya menjadi program sembako. Ditegaskan program sembako merupakan amanat Presiden Jokowi yang harus dikawal ke seluruh Tanah Air. (Ifa/H-1)

BERITA TERKAIT