28 January 2020, 13:50 WIB

Jokowi: Indonesia Alami Obesitas Regulasi


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo mengakui Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah.

“Saya dapat laporan (saat ini) ada 8451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kita sedang alami hiper regulasi. Obesitas regulasi,” kata Presiden saat menghadiri laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 di Jakarta, Selasa (28/1).

Dalam kesempatan itu, hadir Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham, Mahfud MD, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, serta Menteri Agama, Fachrul Razi.

Baca juga: Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dikaji

Jokowi menilai banyaknya aturan membuat pemerintah terjerat oleh aturan yang dibuat sendiri. “Kita terjerat kompleksitas,” imbuh Jokowi, sapaan akrabnya.

Pemerintah dikatakannya berusaha memangkas jumlah regulasi, melalui Omnibus Law di mana berbagai Undang-Undang (UU) dan aturan lain akan disederhanakan. “Sehingga, kita memiliki kecepatan dalam bertindak untuk merespon perubahan dunia yang begitu cepat,” tegasnya.

Kepala Negara juga meminta dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut. “Ciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi kita,” pungkasnya.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT