27 January 2020, 08:30 WIB

Satu Suara Rakyat Cukup Berarti


Abdillah M Marzuqi | Politik dan Hukum

BAGAIMANA pandangan PPP soal wacana peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5%?

Manifestasi daulat rakyat harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tidak memiliki tendensi untuk mengebiri suara rakyat. Dalam hemat PPP, semakin besar besaran parliamentary threshold (ambang batas parlemen), justru berpotensi menganulir suara rakyat juga semakin besar.

 

Berarti PPP tidak setuju, mengapa?

Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali. Satu suara rakyat cukup berarti.

Pemilu di era reformasi juga harus memiliki spirit yang berbeda dari era-era sebelumnya. Poin penting dari reformasi tidak lain ialah penghargaaan terhadap suara rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.

 

Lalu berapa idealnya ambang batas parlemen dan apa alasannya?

Idealnya 0%. Pada prinsipnya, pemilu harus mendorong sistem yang berkeadilan, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, dan mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan beragam. Pemilu harus menjadi instrumen konstitusional kenegaraan untuk merawat dan menjaga kebinekaan Indonesia.

 

Apakah PPP tidak sependapat sistem presidensial lebih efektif dengan jumlah partai yang ramping?

Argumentasi bahwa sistem presidensial akan kompatibel dengan keberadaan partai politik yang ramping dan sederhana tidak sepenuhnya tepat. Efektivitas sistem presidensial tidak bertumpu sepenuhnya pada keberadaan parlemen. Namun, lokus utamanya berada di presiden. Praktik presidensialisme selama 15 tahun terakhir ini telah mengonfirmasi mengenai hal tersebut.

 

Selain wacana peningkatan ambang batas, ada pula usulan kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa pandangan PPP?

Secara faktual, berbagai kajian akademik menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup membuka ruang terjadinya praktik klientelisme dan secara pelan menimbulkan praktik deparpolisasi.

Namun demikian, sistem proporsional tertutup jangan pula membuka kembali ruang supremasi parpol yang tidak aspiratif terhadap aspirasi publik. Oleh karenanya, perlu jalan tengah untuk menghindari dilema tersebut. (Zuq/P-2)

BERITA TERKAIT