27 January 2020, 07:50 WIB

Jika Nurhadi Mangkir lagi, akan Dilakukan Upaya Paksa


Abdillah M Marzuqi | Politik dan Hukum

KPK kembali memanggil mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di kasus suap gratifikasi Rp46 miliar berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, telah mengirimkan surat pemanggilan kedua ke alamat tiga tersangka itu pada Kamis (23/1/2020), yakni Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto.

"Ketiganya akan diperiksa sebagai tersangka besok (hari ini) pukul 10.00 WIB," ujar Ali.

Ali juga mengimbau agar ketiga tersangka kooperatif terhadap pemanggilan tersebut. "Untuk itu kami mengimbau kepada ketiga tersangka agar bersikap kooperatif dengan datang memenuhi panggilan penyidik KPK serta memberikan keterangan secara benar.''

Menurutnya, jika kali ini tersangka mangkir lagi dari panggilan tanpa disertai alasan yang dibenarkan hukum, KPK bisa melakukan upaya paksa. "Sesuai tahapan pemanggilan yang didasarkan pada KUHAP, jika para tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut, penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ketiga disertai dengan perintah membawa," pungkasnya.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, diketahui Nurhadi selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK.

Nurhadi, melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menyampaikan bila surat panggilan dari penyidik tidak pernah sampai di tangannya. Bila surat itu diterimanya, Nurhadi siap datang ke KPK.

"Tentu (kooperatif) asal ada panggilannya, kan enggak mungkin orang ujug-ujug datang tanpa ada panggilan," ujar Maqdir seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa  (21/1).

Seperti diketahui, Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA.

Selain Nurhadi, KPK menjerat 2 tersangka lain, yaitu menantu dari Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di MA.

Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari kerja.

Kemudian, Nurhadi tidak terima dijadikan tersangka kasus korupsi Rp46 miliar oleh KPK.

Nurhadi melalui pengacaranya, Maqdir Ismail, menggugat KPK lewat jalur praperadilan agar status tersangkanya gugur, tapi pengadilan menolaknya. (Zuq/Ant/P-1)

BERITA TERKAIT