27 January 2020, 02:30 WIB

Politikus NasDem Dukung Vonis Pembinaan untuk Anak


(BN/N-2) | Nusantara

AHMAD Sahroni sempat ketar-ketir saat sidang vonis kasus pembunuhan begal digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis pekan lalu. Pasalnya, vonis itu harus diterima terdakwa yang masih pelajar kelas XII SMA.

Apalagi dalam sidang sebelumnya, ZA, sang pelajar, juga dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Namun, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI itu akhirnya bisa bernapas lega ketika majelis hakim yang dipimpin Nunu Defiary memutuskan menghukum ZA dalam bentuk pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang.

"Sudah selayaknya kasus pidana yang melibatkan seorang anak, proses hukumnya mengedepankan pembinaan. Terlebih jika tersangka atau terdakwa berada pada posisi membela diri atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak lain," ungkap Sahroni di Jakarta, kemarin.

Politikus NasDem itu menjabarkan kasus pembunuhan yang dilakukan sang pelajar dilatarbelakangi oleh sikap terdakwa membela kekasihnya yang menjadi korban pembegalan. Dalam posisi tersebut, hakim dinilai telah berlaku bijaksana lewat keputusannya memvonis terdakwa dengan sanksi pembinaan.

"Benar bahwa dalam KUHP disebutkan bahwa penghilangan nyawa seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, penegak hukum dituntut arif untuk sangat bijak dalam menilai duduk persoalan yang sesungguhnya," jelasnya.

Sahroni menilai hakim telah menjalankan diskresi kewenangannya dengan tepat. Vonis ini juga bisa menjadi yurisprudensi dalam proses penegakan hukum ke depan sehingga dalam perkara-perkara sejenis, khususnya yang melibatkan anak, lebih mengedepankan rehabilitasi atau pembinaan ketimbang hukuman penjara.

Hakim tidak perlu takut menggunakan diskresinya. Alasannya, politikus muda asal Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu, menyatakan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan itu mengizinkan hakim melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

"Memang terbilang belum umum diterapkan, namun bisa menjadi bagian dari restoratif justice dalam sistem hukum pidana kita," tandasnya. (BN/N-2)

BERITA TERKAIT