24 January 2020, 16:30 WIB

PSI Minta Ada Fit and Proper Test untuk Cawagub DKI


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta meminta agar pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) dilakukan secara terbuka dengan fit and proper test. Salah satu yang menjadi sorotan perihal latar belakang cawagub, yakni Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria.

Untuk diketahui, Riza pernah terlibat dalam kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004. Namun, Riza dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Baca juga: PP Pemuda Muhammadiyah Silaturahmi Kebangsaan dengan Jokowi

"Kami ingin adanya proses terbuka sehingga hal-hal itu bisa kami klarifikasi dan publik mendengar langsung. Kami enggak bisa menyimpulkan karena kami perlu klarifikasi dan penjelasan langsung dari kedua cawagub terutama terhadap keterkaitan kasus korupsi," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, Jumat (24/1).

Dengan adanya fit and proper test, kata Idris, publik bisa tahu kapasistas dua calon tersebut. Dua cawagub ialah Politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.

"Ini kan jadi indikasi atau penguat bahwa memang penting adanya uji publik secara terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dijelaskan secara resmi gitu. Masyarakat bisa melihat langsung dan mendengar langsung," tutur Idris.

Fraksi PSI menyatakan pihaknya memiliki 8 suara bulat untuk memilih salah satu cawagub DKI Jakarta tersebut. Apabila tidak ada fit and proper test, maka tidak diberikan dalam voting pemilihan cawagub.

"Kami sudah komitmen untuk hak yang digunakan suara kami. Nah bagaimana kami syaratnya supaya 8 suara bulat? Harus dilakukan secara terbuka. Kalau prosesnya enggak ada fit and proper test kami akan pikirkan kembali hak suara kami," terang Idris.

Baca juga: Selain Periksa Hasto, KPK Periksa Dua Komisioner KPU

Soal kriteria, Idris mengharapkan, wagub terpilih bisa membantu tugas Gubernur Anies dengan mengesekusi baik setiap permasalahan yang pelik di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan.

"Kalau lihat banjir kemarin ide naturalisasi atau normalisasi apapun itu memang eksekusi yang jadi masalah. Menurut saya penting punya wagub yang bisa eksekusi lebih baik dari gubernur sehingga bisa saling melengkapi," tandas Idris. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT