23 January 2020, 22:13 WIB

Persepsi Korupsi di Sistem Bisnis Memburuk


Windy Dyah Indriantari | Politik dan Hukum

TRANSPARENCY International merilis Corruption Perception Index (CPI) yang ke-24 untuk tahun pengukuran 2019. Berdasarkan hasil survei TII, skor indeks persepsi korupsi di Indonesia meningkat.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengungkapkan pada 2019 CPI Indonesia 40, meningkat 2 poin dari 2018. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Meski begitu, dari sembilan indikator, ada satu yang mengalami penurunan skor, yaitu korupsi di sistem bisnis yang diukur dengan World Economic Forum (WEF) EOS. Skor Indonesia pun masih di bawah rerata skor negara-negara ASEAN yang berada di angka 46. Skor tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei.

“Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD World Competitiveness Yearbook dengan peningkatan sebesar sepuluh poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik," papar Wawan.

Adapun indikator World Economic Forum (WEF) EOS turun empat poin. Penurunan skor ini, menurut Wawan, dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, serta proses perizinan dan kontrak.

Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia di 2019. Sumber itu meliputi Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultancy, dan World Justice Project – Rule of Law Index.

Berdasarkan survei TII, empat dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings dan Varieties of Democracy. Kemudian satu, WEF EOS mengalami penurunan.

 

Baca juga: Kenaikan IPK Cermin Prestasi Pemberantasan Korupsi

 

 

Menurut Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko, selain upaya perbaikan sistem kemudahan berbisnis, penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor CPI Indonesia. Namun, tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, utamanya memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis.

Ia menegaskan partai politik pun masih harus menunjukkan komitmen untuk mendukung prinsip persamaan di depan hukum dalam hal penegakan hukum terhadap korupsi. Indonesia harus menghindari langkah-langkah yang justru mempromosikan impunitas bagi para koruptor.

"Dalam waktu bersamaan, penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.” imbuh Dadang. (OL-8)

BERITA TERKAIT