23 January 2020, 18:44 WIB

Pemprov DKI Beri Kepastian Moratorium Proyek Monas Pekan Depan


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan memberikan jawaban resmi terkait permintaan moratorium proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) pekan depan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif.

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi D dan Dinas Cipta Karya, Tata ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI yang berlangsung kemarin (22/1), muncul rekomendasi untuk menghentikan sementara proyek senilai Rp 71,3 miliar.

"Ya minggu depan kami akan rapat lagi dengan Pemprov DKI untuk kepastian apakah proyek itu bisa dihentikan sementara atau tidak," ungkap Syarif saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (23/1).

Rekomendasi dikeluarkan karena Pemprov DKI dinilai melanggar aturan, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Revitalisasi Monas Picu Masalah

Dalam Keppres itu disebutkan Komisi Pengarah yang diketuai oleh Kementerian Sekretaris Negara (Setneg). Menurut Keppres, pembangunan maupun penataan Monas dan kawasan Jalan Medan Merdeka harus diketahui dan seizin Komisi Pengarah.

Sementara itu, Syarif berkeyakinan sebaliknya. Pemprov DKI dikatakannya telah mendapat tanggung jawab mengelola Monas, sehingga terbentuk Unit Pengelola Kawasan Monas (UPK) yang dananya berasal dari APBD.

"Sehingga, kita tidak perlu lagi berkoordinasi dengan pusat. Dulu karena biaya penataan Monas itu dari APBN berdasarkan Keppres, maka kita harus koordinasi," tukasnya.

Menurut dia, sejumlah hal yang perlu dikaji untuk memberhentikan proyek yang sudah berjalan. Misal, keabsahan penghentian proyek serta denda pinalti yang harus dibayarkan Pemprov DKI kepada kontraktor. Pasalnya, proyek berhenti atas permintaan Pemprov DKI, alih-alih kesalahan dari kontraktor.

"Karena proyek kan berhenti atas permintaan kita, bagaimana pinaltinya. Kontraktornya sendiri ada denda, karena dia belum selesai mengerjakan dari tenggat waktu Desember. Jadi itu hal yang harus dipikirkan. Mereka lagi mengkaji dan baru beri jawaban minggu depan," tutupnya.(OL-11)

BERITA TERKAIT