23 January 2020, 17:16 WIB

Pembiayaan SBSN 2020 Sebesar Rp27,35 Triliun


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan alokasi pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2020 mencapai Rp27,35 triliun.

Nilai alokasi pembiayaan tersebut lebih rendah dibandingkan 2019 yang mencapai Rp28,43 triliun. Akan tetapi jumlah Kementerian atau Lembaga yang menerima pembiayaan tersebut menjadi 8 dari sebelumnya 7 penerima.

SBSN merupakan pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung berbagai pelaksanaan proyek di daerah sebagai penunjang pembangunan.

Meski nilai pembiayaannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, proyek pada 2020 justru bertambah. "Tahun lalu 619 proyek. Tahun ini kita mencapai 728 proyek dibiayai oleh SBSN," ujar Luky saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (23/1).

Pembiayaan proyek SBSN di 2020 itu meliputi 17 unit eselon I di 8 Kementerian/Lembaga untuk 728 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Sementara pada 2019, pembiayaan proyek SBSN meliputi 16 unit eselon I di 7 Kementerian/Lembaga untuk 619 proyek di 34 provinsi.

"Jadi bukan harus lihat dari nilai total besarnya, tapi juga lihat proyeknya. Yang sedikit berbeda kan kita begitu tentang SBSN proyek, ada investor yang membeli surat berharga negara kita tapi yang berbasis syariah, ada akadnya. Jadi ada pertanggung jawaban yang memang dituntut lebih," sambungnya.

Pada 2019, Luky menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian yang paling besar menerima alokasi pembiayaan alokasi SBSN proyek. Kemudian diikuti Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Di 2020, lanjut Luky, kemungkinan alokasi pembiayaan SBSN proyek akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan madrasah, perguruan tinggi islam serta asrama haji.

Lebih lanjut, Luky mengungkapkan, hingga 16 Januari 2020 penerbitan SBSN telah mencapai Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun. Penerbitan itu dilakukan dengan cara lelang, bookbuilding maupun private placement. (E-3)

BERITA TERKAIT