23 January 2020, 13:21 WIB

Cianjur Sudah Bentuk UPTD PPA di di 11 Wilayah Kerja


Benny Bastiandy | Nusantara

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, konsen melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Satu di antara adalah pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tingkat kecamatan.

"Sejauh ini kami (Pemkab Cianjur) selalu berupaya mengantisipasi terjadinya potensi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur sudah terbentuk 11 UPTD P5A (Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, didampingi Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Cianjur, Iyus Yusuf, kepada Media Indonesia, Kamis (23/1).

Satu UPTD, kata Herman, rata-rata membawahi tiga kecamatan. Jadi, hampir semua kecamatan yang berjumlah 32 bisa dikatakan sudah memiliki UPTD P5A di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

"Untuk teknis implementasi pelaksanaannya, kami juga dibantu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)," jelasnya.

Dasar pembentukan UPTD P5A di Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84/2018 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 2/2018 tentang Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemkab Cianjur. Keberadaannya berdasarkan wilayah kerja di kecamatan-kecamatan terdekat.

UPTD P5A Wilayah Cianjur cakupannya meliputi Kecamatan Cianjur, Cilaku, dan Cibeber. Di UPTD P5A Wilayah Ciranjang meliputi Kecamatan Ciranjang, Bojongpicung, Sukaluyu, dan Haurwangi. Di UPTD P5A Wilayah Cugenang meliputi Kecamatan Cugenang, Warungkondang, dan Gekbrong.

UPTD P5A Wilayah Karangtengah meliputi Kecamatan Karangtengah, Mande, dan Cikalongkulon. UPTD P5A Wilayah Pacet meliputi Kecamatan Pacet, Cipanas, dan Sukaresmi.

UPTD P5A Wilayah Campaka meliputi Kecamatan Campaka, Campakamulya, dan Sukanagara. UPTD P5A Wilayah Kadupandak meliputi Kecamatan Kadupandak, Cijati, dan Takokak. UPTD P5A Wilayah Pagelaran meliputi Kecamatan Pagelaran, Tanggeung, dan Pasirkuda. UPTD P5A Wilayah Cibinong meliputi Kecamatan Cibinong dan Cikadu. UPTD P5A Wilayah Sindangbarang meliputi Kecamatan Sindangbarang, Agrabinta, dan Leles. Serta UPTD P5A Wilayah Cidaun meliputi Kecamatan Cidaun dan Naringgul.

"Sejauh ini setiap ada laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti kami tindaklanjuti. Kami juga selalu berkoordinasi dengan P2TP2A dan Polres Cianjur. Intinya, kami optimal melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan," kata Sekda Kabupaten Cianjur, Aban Subandi, yang juga Ketua Gugus Tugas Pengendalian Trafficking Kabupaten Cianjur.

Persoalan kekerasan perempuan dan anak, kata Aban, perlu koordinasi lintas sektoral. Karena itu, peran dan fungsi P2TP2A sangat diperlukan untuk ikut meng-cover upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan.

"Intinya, kami konsen memerhatikan kasus-kasus seperti ini," tegas Aban.

Kepala Bidang Advokasi dan Penanganan Perkara P2TP2A Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maksud dan tujuan UPTD sama dengan P2TP2A.

baca juga: Pemprov Babel sudah Bentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

"Hanya saja untuk UPTD, komposisi struktur organisasinya harus berstatus ASN karena berada di bawah dinas. Sedangkan P2TP2A itu kan lebih kepada tim profesional, jadi struktur organisasinya non-ASN," pungkasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT