23 January 2020, 12:15 WIB

Pemprov Babel sudah Bentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak


Rendy Ferdiansyah | Nusantara

KEBERADAAN Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) diyakini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian  Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Susanti, Kamis (23/1).

Menurut Susanti untuk provinsi, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak sudah ada sejak 2017 melalui Pergub No 98 Tahun 2017.

"Kalau provinsi, sebelum ada surat dari Mendagri kita sudah bentuk UPTD PPA," ujarnya.

Ia berharap seluruh kepala daerah di Babel sesegera mungkin membentuk UPTD PPA sebelum batas waktu diberikan Mendagiri selama tiga bulan.

"Saya harapkan sebelum tiga bulan seluruh kabupaten/kota dikita sudah terbentuk,"harapnya.

Dijelaskan Susanti, kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

UPTD PPA menurutnya memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

"Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban."jelasnya.

baca juga: Kerugian Bencana Sosial di Kalsel Hampir Rp100 Miliar

Diakuinya dalam fungsi penyelenggaraan UPTD PPA ini, tidak ada yang membingungkan,

"Tidak ada yang bingung, justru dengan dibentuknya UPTD PPA ini, akan lebih fokus dan profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," ucap Susanti.(OL-3)

 

BERITA TERKAIT