23 January 2020, 08:33 WIB

Tiongkok Hentikan Transportasi dari dan ke Wuhan


Basuki Eka Purnama | Internasional

PEMERINTAH Tiongkok mengatakan mereka menghentikan semua penerbangan dan kereta api yang meninggalkan Kota Wuhan mulai Kamis (23/1). Kota berpenduduk 11 juta orang itu merupakan pusat penyebaran virus korona yang menyebabkan penyakit miirp SARS.

Pusat Kendali Khusus Wuhan untuk melawan virus itu juga mengatakan warga kota itu juga tidak diizinkan perngi tanpa alasan khusus dan transportasi publik di dalam kota itu juga berhenti beroperasi.

Keputusan itu mulai berlaku pada Kamis (23/1) pukul 02.00 GMT atau pukul 09.00 WIB.

Pemerintah menyebut keputusan itu bertujuan menghentikan momentum penyebaran wabah virus korona tersebut.

Ratusan orang telah terinfeksi virus korona di Tiongkok dan 17 orang dipastikan meninggal dunia sejak kasus pertama diidentifikasi di Wuhan pada 31 Desember lalu.

Baca juga: Negara-Negara Arab Saring Wisatawan dari Tiongkok Terkait Korona

Virus korona itu menimbulkan kekhawatiran karena kemiripannya dengan SARS yang menewaskan hampir 650 orang di Tiongkok dan Hong Kong pada 2002 dan 2003.

Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dia menunda keputusan mengenai mendeklarasikan darurat kesehatan global dengan alasan masih membutuhkan informasi yang lebih banyak.

"Saya memutuskan meminta komite darurat untuk bertemu lagi besok untuk melanjutkan diskusi mereka," kata Ghebreyesus mengacu pada kelompok pakar internasional yang menggelar pertemuan di markas WHO di Jenewa, Rabu (22/1).

Ketika ditanya mengenai keputusan pemerintah Tiongkok yang menutup arus transportasi dari dan ke Kota Wuhan, Ghebreyesus menjawab, "Dengan mengambil langkah tegas itu, pemerintah Tiongkok tidak hanya mengendalikan penyebaran di negara mereka namun juga menekan kemungkinan penyakit itu menyebar ke negara lain."

Komite darurat WHO itu akan kembali menggelar pertemuan pada Kamis (23/1) 11.00 GMT atau 18.00 WIB setelah ketua komite tersebut Didier Houssin mengatakan para pakar terbelah mengenai keputusan menyatakan darurat kesehatan publik. (AFP/OL-1)

 

BERITA TERKAIT