23 January 2020, 04:20 WIB

Temui Wapres, PGRI Minta Status Honorer Diperjelas


(Ind/Ant/H-1) | Humaniora

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai guru honorer. Status puluhan ribu guru honorer hingga kini masih belum jelas.

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi saat menghadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin. Menurut Unifah, belum ada kejelasan bagi para guru honorer yang sudah tes dan lulus untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sesuai yang dijanjikan pada 2019 lalu. "Supaya kita bisa move on pada rekrutmen yang baru harus diberi kesempatan bukan hanya honorer K2. Namun, honorer non-K yang memenuhi syarat PPPK, silakan dites," ujar Unifah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memahami kualitas tenaga pendidik tidak bisa ditawar. Meski demikian, PGRI meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memenuhi kualifikasi diangkat menjadi tenaga pada bagian lain, seperti tata usaha sekolah. "Hal ini semata agar mereka merasa bahwa komitmen yang selama ini ada negara di situ," ucapnya.

Saat menanggapi rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer, Unifah mengatakan bahwa menghapus tenaga honorer, secara prinsip berarti menghapus honorer tenaga pendidik yang sudah ada atau belum berstatus PNS. Hal ini harus diperjelas status mereka. Ia menambahkan, apabila tidak ada tenaga honorer, sekolah bisa lumpuh sebab sejauh ini jumlah tenaga pendidik berstatus PNS belum mencukupi. "Harus dilihat time line-nya. Kapan harus tidak adanya?" imbuhnya.

Ia mencontohkan, di daerah-daerah, banyak tenaga pengajar honorer, sedangkan jumlah guru bestatus PNS hanya satu atau dua guru. Unifah mengimbau pemerintah sebaiknya tidak mendikotomikan mutu dan kesejahteraan para guru, baik PNS maupun honorer. Hal itu harus berjalan beriringan. "Harus ada penyelesaian mengenai guru honorer," cetusnya.

Untuk diketahui pembayaran gaji guru honorer di daerah sering bermasalah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, misalnya, menyebutkan dana dari APBD 2020 untuk pembayaran gaji guru honerer tidak mencukupi untuk satu tahun berjalan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Khirdes Lapendo Pasju mengatakan anggaran yang disiapkan Rp1,6 miliar hanya cukup untuk enam bulan bagi 270 guru honorer. (Ind/Ant/H-1)

BERITA TERKAIT